Revitalisasi Sekolah di Lembata Dibelit Material Murahan, Siapa yang Untung?

PROYEK revitalisasi tiga sekolah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dibiayai APBN 2025 kembali membuka tabir kelaziman lama, anggaran jumbo, mutu kerja kerdil.

Pemerintah pusat menggelontorkan dana hampir Rp 2,5 miliar untuk memperbaiki sarana pendidikan dasar namun yang ditemukan di lapangan justru material murahan yang tak layak dipakai untuk bangunan kelas, apalagi ruang belajar anak-anak.

Tiga sekolah penerima dana yakni SD Negeri Belang, TK Negeri 1 Nagawutung, dan SD Negeri Baopukang, masing-masing memperoleh anggaran ratusan juta rupiah. SD Negeri Belang mendapat Rp 886,02 juta, TK Negeri 1 Nagawutung Rp 776,48 juta dan SD Negeri Baopukang Rp 777,29 juta. Angka fantastis untuk ukuran proyek swakelola yang digarap langsung oleh panitia di sekolah.

Namun, alokasi gemuk itu tak menjamin pekerjaan bermutu. Pemeriksaan lapangan justru menemukan sederet penyimpangan. Cat tembok dan pintu yang kualitasnya di bawah standar, kabel listrik yang tak sesuai spesifikasi RAB maupun SNI, hingga pekerjaan instalasi yang tampak serampangan. Dengan kata lain, kualitas yang seharusnya menjadi fondasi proyek pendidikan malah dinomorduakan.

Ironisnya, proyek-proyek ini dilaporkan telah mencapai 70 persen dan sebentar lagi akan dideklarasikan rampung 100 persen. Sebuah kemajuan yang terlalu cepat untuk pekerjaan yang belum beres.

Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, yang meninjau langsung lokasi pembangunan, menyerukan evaluasi total. Dengan tegas ia mengingatkan bahwa revitalisasi sekolah adalah investasi jangka panjang apalagi menuju digitalisasi pembelajaran yang menuntut instalasi listrik aman dan material bangunan bermutu.

“Kualitas material harus benar-benar sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Peringatan itu bukan sekadar seruan moral. Ia adalah alarm keras bahwa proyek pendidikan di Lembata terancam dilaksanakan asal jadi.

Nasir memerintahkan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan, sebelum menjadi warisan masalah bagi guru dan murid dalam jangka panjang.

Namun, pertanyaan yang mengganjal adalah, bagaimana penyimpangan material itu bisa lolos dalam proyek yang digarap swakelola?

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenseslaus Ose Pukan, menyebut pekerjaan dilakukan oleh panitia sekolah dan tukang lokal, bukan kontraktor.

Pola ini sejatinya membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Tetapi tanpa pengawasan ketat, swakelola sering berubah menjadi celah empuk bagi kompromi kualitas.

Pemerintah daerah mengaku berkomitmen mengawal pengerjaan hingga akhir, tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan itu tak cukup kuat. Bila material saja sudah tak sesuai RAB, apalagi yang tidak terlihat?

Revitalisasi sekolah seharusnya menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan tahan lama. Bukan bangunan berlapis cat murahan dan kabel tak standar yang membahayakan murid.

Pekerjaan swakelola tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi kualitas ala kadarnya. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya gedung sekolah melainkan masa depan anak-anak Lembata.(*)