Palu yang Kehilangan Wibawa, Kecurigaan Terhadap Bupati dan Reaksi Pimpinan DPRD

ENTAH apa yang lebih disesalkan, apakah pejabat yang mengingkari janji, atau wakil rakyat yang menodai keputusannya sendiri. Dua wajah itulah yang tampak di ruang sidang DPRD Lembata, Selasa, 28 Oktober 2025, tempat rapat gabungan yang seharusnya menjadi arena musyawarah, justru berubah menjadi panggung tarik-ulur kepentingan.

Sidang itu membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Palu sudah diketuk, keputusan diambil dan menghasilkan tarif bajak lahan ditetapkan Rp10.000 per are. Namun, ketika sidang dilanjutkan setelah diskors, keputusan itu dicabut begitu saja. Palu seolah kehilangan maknanya, bukan lagi simbol kehormatan, melainkan alat tawar-menawar politik.

Fraksi Partai NasDem memilih angkat kaki. Dipimpin Stef Tapobali bersama Haji Bareng dan John Batafor, mereka keluar dari ruang sidang sebagai bentuk protes.

“Sudah ketuk palu tapi cabut lagi. Sidang ini sudah tidak ada wibawa lagi,” semprot Stef.

Bagi NasDem, sikap itu bukan manuver politik, melainkan penolakan atas keputusan yang mereka anggap merugikan rakyat kecil. Mereka menolak usulan kenaikan tarif bajak lahan menjadi Rp15.000 per are yang didorong oleh pihak eksekutif.

“Itu kebijakan yang menekan petani, jangan sampai ada rapat setengah kamar,” tudingnya.

Nada serupa datang dari Haji Bareng yang menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah sendiri.

“Menaikkan harga bajak lahan sama saja mengangkangi program Nelayan Tani Ternak,” ujarnya.

John Batafor bahkan lebih keras. Ia menyindir Bupati Petrus Kanisius Tuaq yang menurutnya justru berbisnis dengan rakyat.

“Kalau mau bisnis, buat saja BUMD. Bupati jangan sembunyikan kepentingan bisnis dibalik Perda retribusi,” katanya.

Namun disisi lain, pemerintah daerah dan sebagian anggota DPRD menganggap dinamika itu bagian dari proses politik yang wajar.

Wakil Ketua DPRD, FX Namang, menyebut perdebatan itu sebagai hal biasa dalam pembahasan regulasi. Menurutnya, setiap fraksi memiliki cara pandang berbeda dan ruang kompromi masih terbuka.

“Dinamika biasa dalam rapat soal setuju dan tidak setuju juga walkout. Enam Fraksi setuju dengan tarif yg diajukan pemerintah dan Fraksi Nasdem tidak menyetujui dan memilih walkout,” ungkapnya.

Meski begitu, publik tentu berhak mempertanyakan integritas lembaga wakil rakyat ketika keputusan resmi bisa dibatalkan hanya karena tekanan politik. Palu yang semestinya menandai kesepakatan untuk rakyat, justru terdengar sumbang.

DPRD bisa saja berdalih bahwa itu hanya dinamika pembahasan. Tapi rakyat tahu, keputusan publik tidak boleh berubah secepat arah angin politik. Sebab ketika palu kehilangan wibawanya, demokrasi lokal pun kehilangan suaranya.(*)