Ombudsman : Layanan Pengurusan Paspor di NTT Makin Rumit

KETIKA menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Dr. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si. dan jajaran pada Selasa (22/10/2025), hal lain yang kami diskusikan bersama adalah terkait keluhan dan testimoni masyarakat NTT mengenai layanan keimigrasian selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Secara umum substansi layanan kantor Imigrasi yang dikeluhkan antara lain, pertama; bank persepsi untuk pembayaran PNBP Paspor belum masuk dalam loket sehingga pemohon paspor harus melakukan pembayaran di luar kantor imigrasi.

Kedua; permohonan paspor biasa atau paspor melawat dianggap ribet. Pasalnya ada syarat tambahan yang disyaratkan kepada para pemohon berupa harus melampirkan tiket pergi dan pulang ke negara tujuan. Padahal syarat membuat paspor untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis. Hal ini menyebabkan banyak pemohon paspor batal mengurus paspor meskipun syarat pengurusan paspor telah dipenuhi dan memilih mengurus paspor di provinsi lain yang dianggap lebih mudah. Atau memilih bepergian tanpa dokumen paspor bagi yang bepergian ke negara Malaysia. Hal ini perlu mendapat atensi karena syarat tambahan ini seolah mengamini bahwa semua pemohon paspor biasa atau paspor melawat yang belum membeli tiket pulang ke Indonesia diduga akan bekerja secara ilegal di luar negeri.

Hemat kami, kewaspadaan petugas guna mencegah PMI Illegal dan human trafficking adalah hal penting namun tidak serta merta menghambat warga NTT yang ingin bepergian ke luar negeri dengan tujuan mengunjungi keluarga atau sekedar pesiar.

Ketiga; waktu tunggu Layanan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) bagi WNA belum sesuai standar waktu. Dalam beberapa keluhan, lama waktu tunggu melampaui standar layanan KITAS menimbulkan kesan buruk layanan imigrasi Indonesia di mata warga negara asing.

Keempat; perubahan data paspor sangat ribet. Beberapa contoh keluhan menunjukan perubahan data paspor untuk nama singkatan dll sangat panjang alur pelayanannya. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemohon paspor yang sudah membeli tiket pesawat sebab berpotensi tiketnya menjadi tidak tidak dapat digunakan (tiket hangus). Sementara untuk Imigrasi Atambua dikeluhkan beberapa hal berupa; pada masa libur Natal dan tahun baru banyak pelintas tanpa paspor dan visa bisa masuk melalui PLBN Motaain. Dikenal istilah “Paspor Gantung dan Visa Gantung” diduga dengan membayar sejumlah uang kepada petugas imigrasi di PLBN Motaain, pelintas bisa bebas keluar masuk. Selain itu pelintas tanpa dokumen keimigrasian juga mengaku bisa masuk ke Atambua melalui pos lintas Builalu, Turiskain dengan membayar di dua pos batas masing-masing 10 dollar (20 dollar).

Kepada Deputi dan jajaran kami sampaikan bahwa semua keluhan layanan ini telah kami koordinasikan bersama kantor Imigrasi di NTT dalam Rapat Koordinasi Keimigrasian yang kami ikuti dengan harapan menjadi pintu masuk perbaikan layanan.

Terima kasih kepada Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Dr. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si. dan jajaran atas kunjungan ini. Semoga bermanfaat.(*)