Bupati Kanis dan Jejak Tanah Di Balik Pencopotan Kapus Loang

KEPUTUSAN Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq membebastugaskan Fransiska Listiyanti Toja dari jabatan Kepala Puskesmas Loang menampar logika publik. Bukan hanya ganjil, keputusan ini beraroma busuk intrik dan kepentingan pribadi.

Bupati Kanis berdalih bahwa pencopotan itu berdasarkan telaahan 12 pegawai bawahan Fransiska. Tapi publik yang cerdas tahu, isi telaahan itu bukan laporan profesional, melainkan surat gosip internal berisi sentimen pribadi dan keluhan emosional. Lebih buruk lagi, satu dari 12 pembuat telaahan itu justru dihadiahi jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kapus menggantikan Fransiska.

Logika jungkir balik macam apa ini? Penuduh dijadikan pengganti korban.

Namun, di balik semua drama murahan itu, ada dalang yang jauh lebih berbahaya.

Kabar terbaru yang diterima katawarga.id dari sumber di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembata menyebut adanya seorang oknum pegawai di luar Puskesmas Loang yang diduga menjadi sutradara pencopotan Fransiska. Oknum ini bukan orang sembarangan, ia dikenal sangat dekat dengan Bupati Kanis. Lebih parah lagi, kedekatan itu disebut-sebut berawal dari urusan tanah.

Oknum ini, menurut sumber terpercaya, memberikan lahan ketika Bupati Kanis masih menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Panga. Tanah itu, hingga kini, masih digarap oleh bupati sendiri.

“Orang itu kasih tanah, dan sampai sekarang bupati masih garap,” ungkap seorang penyuluh pertanian.

Dari situlah, dugaan makin kuat bahwa, pencopotan Fransiska bukan soal disiplin atau kinerja, tapi soal balas jasa dan kepentingan pribadi.

Sumber lain menyebut, oknum pemberi tanah itulah yang mendorong dan mengorkestrasi 12 pegawai untuk membuat telaahan terhadap Fransiska. Bahkan, ia disebut ikut mengatur komunikasi dengan Bupati Kanis Tuaq agar pencopotan segera dilakukan.

“Waktu jaman Pa Matheos Tan juga ada telaahan macam begitu, dan oknum itu juga ada dibaliknya,” sebut salah satu sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

Pendekatan personal yang dibungkus urusan kedekatan lama, serta kekuasaan dan loyalitas pribadi kembali menelan akal sehat birokrasi.

Di DPRD Lembata, amarah pun meledak. Yosef Boli Muda (PKB) dan Tinus Pukan (PDIP) sama-sama menuding keputusan Bupati Kanis cacat etika dan sarat kepentingan.

Mereka menyebut, tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan Fransiska selama menjabat Kapus.

“Ini perbuatan jahat untuk menjatuhkan orang berprestasi,” tegas Yosef.

Lebih jauh, Yosef menuding bahwa isi telaahan 12 pegawai itu tidak lebih dari fitnah murahan.

“Mereka yang buat laporan itu justru berleha-leha dan tidak mendukung kinerja puskesmas,” ujarnya.

Ironis, yang malas kini berjaya, yang berprestasi disingkirkan.

Tinus Pukan dari Fraksi PDI Perjuangan pun tak kalah pedas. Ia menyebut Bupati Kanis mengambil keputusan gegabah dengan menonjobkan Fransiska bahkan sebelum hasil BAP keluar.

“Belum ada hasil pemeriksaan, belum ada temuan, tapi langsung dibebastugaskan. Ini bukan kebijakan,” kata Tinus.

Tinus juga “menertawakan” logika Bupati yang menjadikan telaahan 12 orang sebagai dasar, padahal Puskesmas Loang punya 87 pegawai.

“Bagaimana bisa suara 12 orang mengalahkan 75 lainnya? Itu bukan telaahan, itu jebakan,” tegasnya.

Dan kalau bicara prestasi, Fransiska bukan pegawai biasa. Ia adalah salah satu Kapus terbaik di NTT.

Di bawah kepemimpinannya, Puskesmas Loang meraih Akreditasi Paripurna pertama di Lembata dari Kemenkes RI (2023), menyumbang PAD lebih dari Rp 100 juta pada 2024, menurunkan stunting dari 65 menjadi 19 kasus dan menciptakan inovasi Gelekat Naga, program Desa Sehat yang kini jadi model nasional.

Fransiska juga sukses meraih penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional dan mewakili NTT ke Singapura, dan menghasilkan kader penyuluh berprestasi tingkat nasional.

Sementara itu, Bupati Kanis Tuaq ketika dikonfirmasi hanya menjawab dingin melalui pesan WhatsApp.

“Koordinasi dengan dinas, antara prestasi diikuti dengan kenyamanan dll,” tulis Bupati Kanis.

Jawaban singkat Bupati Kanis Tuaq ini justru memperjelas segalanya bahkan prestasi tidak dihargai, sementara kenyamanan kekuasaanlah yang dipertahankan.

“Lembata sedang berjalan mundur,” ujar Yos Boli Muda.(*)