BAWASLU KABUPATEN LEMBATA merilis beragam potensi kerawanan di sejumlah TPS pada Pemilu tahun 2024.
Merujuk pada data Pemilu tahun 2019, ada sejumlah TPS di Lembata dianggap rawan pada saat hari pencoblosan.
Informasi ini disampaikan Ketua Bawaslu Lembata Febri Bayo Ala didampingi anggota Komisioner Muhammad Rifai dan Koordinator Sekretariat Irenius Lanang saat konferensi pers di kantor Bawaslu Lembata, Senin 12 Februari 2024 malam.
Menurut Ketua Bawaslu Lembata Febri Bayo Ala, jumlah DPT yang tidak memenuhi syarat, paling tinggi ada di kecamatan Nubatukan dan tersebar di 109 TPS. Sedangkan yang paling rendah di kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 20 TPS.
“Indikator pemilih DPT yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri) di kabupaten Lembata tersebar di 432 TPS,” sebut Febri.
Sementara itu, untuk indikator pemilih tambahan (DPTb) tersebar di sembilan kecamatan dengan menempatkan kecamatan Nubatukan pada posisi teratas yakni 38 TPS, dan paling rendah di kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 9 TPS.
Untuk indikator potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK) menempatkan kecamatan Wulandoni di posisi paling atas yakni 35 TPS dan paling sedikit di kecamatan Ile Ape Timur yakni 5 TPS.
“Sebanyak 168 TPS, dan tersebar di sembilan kecamatan,” sambung Febri.
Selain itu, menurut data Bawaslu, ada 163 KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. Jumlah ini tersebar di delapan kecamatan.
“Terhadap indikator ini yang paling tinggi ada di kecamatan Buyasuri dan Wulandoni masing-masing sebanyak 35 TPS dan paling rendah di kecamatan Nagawutung sebanyak 1 TPS. Untuk indikator ini kecamatan Atadei tidak ada,” tambah Febri.
Terhadap hal ini, Bawaslu Lembata bertekad untuk meminimalisir semua TPS yang dianggap rawan saat hari pencoblosan.
Bawaslu juga sudah memperkuat pengawasan Ad Hoc terkait metode dan strategi dalam melakukan pengawasan seperti Bimtek dan Sosialisasi.
Terkait langkah pencegahan, Bawaslu Lembata sudah mengeluarkan surat imbauan dan rapat koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan TPS yang berpotensi rawan, melalui rapat bersama mitra terkait, serta melakukan patroli pengawasan di sembilan kecamatan menjelang Pemilu.(Red)