DPRD Lembata Soroti Kenaikan Belanja Barang dan Jasa Rp12,1 Miliar

KOMISI II DPRD Kabupaten Lembata menyoroti kenaikan anggaran belanja barang dan jasa dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Lembata Tahun Anggaran 2026. Nilainya mencapai Rp12,17 miliar.

Dalam rancangan perubahan tersebut, alokasi belanja barang dan jasa yang semula Rp111.067.060.104 naik menjadi Rp123.242.093.761. Artinya, terjadi kenaikan Rp12.175.033.657 atau sekitar 10,96 persen.

Kenaikan itu dipersoalkan DPRD karena pemerintah daerah belum memberikan rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada legislatif.

Anggota DPRD Lembata, John Batafor, mengatakan DPRD perlu mengetahui secara terang untuk apa tambahan anggaran belanja barang dan jasa itu digunakan. Terlebih, kenaikan tersebut terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Apakah untuk membiayai para pekerja paruh waktu PPPK, kegiatan seremonial, atau belanja yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat? Ini yang kami belum mendapatkan rincian dari pemerintah,” ujar John usai mengikuti rapat Komisi II DPRD Lembata, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut dia, tambahan anggaran lebih dari Rp12 miliar tidak boleh berhenti pada belanja administratif yang manfaatnya sulit dirasakan masyarakat.

DPRD, kata John, justru berharap tambahan anggaran tersebut diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Di tengah efisiensi ini, kami berharap dari Rp12 miliar lebih itu harus ada program-program yang berdampak atau langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Komisi II akan meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci komponen belanja yang menyebabkan kenaikan tersebut dalam pembahasan berikutnya.

“Nanti di rapat-rapat berikutnya kita minta eksekutif bisa menjelaskan kepada kita terkait itu,” ujar John.

Dana Apresiasi Rp3 Miliar Ikut Dipertanyakan

Komisi II juga mempertanyakan penggunaan dana apresiasi sebesar Rp3 miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten Lembata dari pemerintah pusat atas keberhasilan menurunkan angka pengangguran.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi pada Mei 2026. Lembata meraih peringkat pertama tingkat nasional dalam kategori penurunan angka pengangguran dan memperoleh dana apresiasi Rp3 miliar.

Namun, John menilai penggunaan dana tersebut perlu dikaji kembali karena terdapat alokasi yang disebut mencapai sekitar 50 persen untuk sektor kesehatan.

“Kalau sudah pasti ada ketentuan umum untuk digunakan untuk mengurangi angka pengangguran, namun dalam RAB pemerintah kami melihat ada sekitar 50 persen yang dialokasikan ke bidang kesehatan. Menurut kami, kalau dialokasikan ke bidang kesehatan maka tidak ada korelasinya,” ujar John.

Karena itu, Komisi II merekomendasikan agar penggunaan dana apresiasi tersebut kembali dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD Lembata.

DPRD juga akan meminta pemerintah menunjukkan dokumen hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan dana tersebut. Dokumen itu dinilai penting untuk memastikan apakah peruntukan dana apresiasi bersifat kaku atau masih memungkinkan dilakukan penyesuaian.

“Kami akan meminta pemerintah menunjukkan bukti tertulis hasil verifikasi dari Kemendagri supaya bisa kami pelajari, apakah hasil verifikasi itu sifatnya fleksibel atau tidak,” kata John.

Jika penggunaan dana tersebut memungkinkan untuk dibahas kembali, DPRD berharap anggaran Rp3 miliar itu dapat diarahkan ke sektor yang lebih produktif dan berkaitan langsung dengan pengurangan pengangguran.

John menyebut UMKM sebagai salah satu sektor yang dinilai layak mendapat perhatian. Penguatan UMKM, menurut dia, dapat menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

“Praktisnya begini, kami mau supaya anggaran Rp3 miliar itu bisa dialokasikan untuk UMKM dan kegiatan lain yang produktif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan pengangguran,” ujarnya.

John juga membandingkan penggunaan dana apresiasi serupa di Kabupaten Bangli. Daerah tersebut, kata dia, memperoleh penghargaan dan alokasi dana apresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting.

Di Bangli, penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dinilai memiliki hubungan langsung dengan indikator keberhasilan yang menjadi dasar pemberian penghargaan.

“Di Kabupaten Bangli itu mendapat penghargaan yang sama dengan Lembata dan mendapat alokasi anggaran serupa karena berhasil menurunkan angka stunting. Di sana peruntukannya untuk kesehatan dan itu selaras dengan keberhasilannya menurunkan angka stunting,” katanya.

Karena itu, DPRD mempertanyakan apakah Lembata tidak dapat menerapkan pola yang sama dengan mengarahkan dana apresiasi sesuai dengan indikator keberhasilan yang membuat daerah tersebut memperoleh penghargaan.(*)