DPRD Intens Lobi BPH Migas, Upaya Atasi Masalah BBM Subsidi Lembata 

WAKIL KETUA DPRD Kabupaten Lembata, Fransiskus Xaverius Namang, mengaku telah berulang kali membangun komunikasi dan berdiskusi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk mencari solusi atas persoalan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi yang terus berulang di Kabupaten Lembata.

Menurut FX Namang, persoalan BBM di Lembata sudah berada pada tahap yang serius. Kelangkaan BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Solar, masih kerap terjadi karena stok lebih cepat habis. Di sisi lain, aspirasi masyarakat terus menguat agar pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan daerah.

“Masalah BBM di Lembata sudah sangat serius” kata FX Namang belum lama ini.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Jaringan Operasi Bersama (Jober) atau mini terminal BBM milik Pemerintah Kabupaten Lembata. Menurutnya, jika fasilitas tersebut difungsikan secara maksimal, distribusi BBM ke Lembata akan lebih terjamin sehingga kelangkaan Pertalite dan Solar dapat diminimalkan.

Selain itu, FX Namang mengkritik sistem pengangkutan BBM menuju Lembata yang dinilai belum memenuhi standar. Ia menyinggung PT Trans Floreti sebagai transportir yang mengangkut BBM dari Pelabuhan Larantuka ke Lewoleba menggunakan kapal kayu dengan BBM yang disimpan dalam drum.

Menurutnya, pengangkutan BBM seharusnya menggunakan kapal yang memenuhi standar nasional. Ia mendorong Pertamina menunjuk transportir yang memiliki kapal tanker mini agar distribusi BBM dapat dilakukan langsung dari Maumere ke Lewoleba tanpa harus melalui jalur darat Maumere-Larantuka dan kemudian diseberangkan kembali ke Lewoleba.(*)