AWK Bantah Tahan Pembayaran Proyek Dapur MBG, Sebut Pekerjaan Kontraktor Belum Sesuai Target

POLEMIK tunggakan pembayaran pembangunan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, terus bergulir. Setelah kontraktor pelaksana, Ambo Gaharpung, mengaku belum menerima pembayaran senilai Rp754 juta, Senator DPD RI Angelo Wake Kako (AWK) akhirnya memberikan klarifikasi.

AWK membantah tudingan bahwa dirinya sengaja menahan pembayaran pekerjaan pembangunan enam Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program MBG di wilayah Sikka.

Menurut AWK, pengelolaan pembangunan dapur tersebut berada di bawah tanggung jawab istrinya, sementara dirinya hanya membantu mengawasi jalannya pekerjaan. Ia menegaskan persoalan yang terjadi bukan karena adanya niat untuk mengabaikan kewajiban pembayaran, melainkan karena terdapat perbedaan perhitungan terkait progres pekerjaan di lapangan.

“Kita sudah memberikan uang muka sekitar Rp595 juta untuk enam titik pekerjaan. Dalam perjalanan, pekerjaan yang disepakati tidak berjalan sesuai target awal,” kata AWK saat memberikan penjelasan kepada media, Rabu (10/6/2026).

Sebelumnya, Ambo Gaharpung mengaku membawa persoalan tersebut ke ruang publik karena pembayaran yang dijanjikan sejak Maret 2026 belum juga diterimanya. Ia mengklaim telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan pembangunan dapur SPPG dan masih memiliki tagihan yang belum dibayar.

Namun versi AWK berbeda. Ia menjelaskan bahwa sejak awal terdapat kesepakatan waktu penyelesaian pekerjaan selama dua bulan. Dalam evaluasi yang dilakukan pihak pengelola, sebagian pekerjaan disebut tidak selesai sesuai target, sementara beberapa lokasi pembangunan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.

“Dalam perjalanan hanya dua yang dia kerjakan. Itu pun belum selesai sesuai rencana. Empat lainnya tidak selesai. Tapi kita masih berupaya mencari jalan keluar yang baik,” ungkap AWK.

AWK mengatakan pihaknya bahkan telah menurunkan tim independen untuk melakukan verifikasi progres fisik di lapangan sebelum menentukan besaran pembayaran yang masih menjadi hak kontraktor.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan.

“Kita harus hitung dulu progresnya. Kalau memang masih ada kewajiban yang harus dibayarkan, tentu akan dibayarkan sesuai hasil perhitungan. Tidak bisa asal bayar tanpa dasar pekerjaan yang jelas,” katanya.

Menurut AWK, hasil evaluasi sementara menunjukkan sebagian pekerjaan sempat dialihkan atau dikerjakan pihak lain sehingga diperlukan pemeriksaan lebih rinci terhadap nilai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Karena itu, ia menilai persoalan yang muncul saat ini lebih tepat dipahami sebagai sengketa perhitungan progres pekerjaan daripada tuduhan penahanan pembayaran secara sepihak.

AWK juga menampik anggapan bahwa pihaknya menghindari penyelesaian masalah. Ia memastikan komunikasi dengan kontraktor tetap terbuka dan penyelesaian akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi teknis di lapangan.

“Kita tidak pernah bilang tidak mau bayar. Yang kita lakukan sekarang adalah menghitung secara objektif pekerjaan yang sudah selesai dan pekerjaan yang belum selesai. Setelah itu baru diselesaikan sesuai hak masing-masing,” ujarnya.

Polemik tersebut kini masih menunggu hasil perhitungan akhir progres pekerjaan yang akan menjadi dasar penentuan kewajiban pembayaran antara kedua belah pihak.(*)