Kasat Pol PP Lembata Minta Barcode BBM Subsidi Dihentikan

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lembata, Petrus Hare Kei, meminta penggunaan barcode untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dikeluarkan sejumlah organisasi perangkat daerah dihentikan sementara.

Menurut Petrus, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses BBM subsidi di Lembata diduga berkaitan dengan tata kelola barcode yang selama ini diterbitkan oleh sejumlah dinas teknis, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian.

Petrus mengatakan, dalam beberapa kesempatan rapat, dirinya telah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan data penerima barcode BBM subsidi bagi nelayan. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pengawasan oleh Satgas BBM, yang salah satu unsurnya adalah Satpol PP.

“Kami minta data berapa barcode yang sudah dikeluarkan, siapa penerimanya, dan alamatnya di mana. Dengan begitu kami bisa melakukan pengawasan berdasarkan data by name by address,” kata Petrus.

Namun, menurut dia, permintaan data tersebut hingga kini belum mendapat respons dari dinas teknis terkait. Akibatnya, Satgas BBM kesulitan melakukan pengawasan karena tidak memiliki basis data yang memadai.

“Barcode dihentikan. Kita sudah minta ulang-ulang, tetapi dinas teknis tidak pernah merespons,” ujarnya.

Petrus menilai, penghentian sementara penggunaan barcode dapat menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi. Ia meyakini masyarakat akan lebih mudah memperoleh BBM subsidi apabila sistem yang ada dievaluasi dan divalidasi kembali.

Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, mekanisme barcode saat ini masih menyisakan celah yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan penataan ulang terhadap sistem penerbitan dan pengawasan barcode BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

“Selain penegakan perda, tugas kita juga menjaga marwah pemerintah daerah,” kata Petrus.(*)