Pemerintah Lembata Klaim Lindungi Petani, Tapi Program Jagung Masih Level Eksperimen

PEMERINTAH Kabupaten Lembata kembali menggelar rapat untuk membahas perlindungan petani jagung. Rapat koordinasi dipimpin Bupati Petrus Kanisius Tuaq pada Rabu (8/4/2026). Pemerintah menyebut langkah ini sebagai penguatan strategi pembelian jagung petani secara terkoordinasi.

Kebijakan itu diklaim sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 terkait pengadaan jagung dalam negeri dan cadangan jagung pemerintah 2026–2029. Tujuannya terdengar ambisius yakni melindungi petani dari fluktuasi harga, menjaga stabilitas pasar, sekaligus memperkuat stok jagung pemerintah.

Namun, pemerintah sendiri mengakui program ini baru tahap uji coba membangun sistem pengelolaan jagung terintegrasi di Kabupaten Lembata. Istilah uji coba itu langsung menimbulkan pertanyaan, mengingat petani menggantungkan hidup pada panen yang nyata, bukan eksperimen kebijakan.

“Pemerintah memfasilitasi proses dari hulu sampai hilir. Ini uji coba kita membangun sistem penanganan jagung,” kata Bupati Kanis.

Momentum musim hujan disebut sebagai waktu tepat menepati janji kampanye Kanis-Nasir di sektor pertanian. Pemerintah menargetkan pembelian jagung resmi dimulai 10 April 2026 dengan masa layanan empat bulan untuk menyerap hasil panen petani.

Dinas pertanian juga mengklaim telah menyiapkan fasilitas pascapanen di Kompleks CWC Lamahora sebagai pusat pengolahan jagung sebelum dipasarkan atau disimpan sebagai cadangan pemerintah. Mesin pemipil dan dryer disebut telah disiapkan untuk menjaga kualitas jagung.

Di balik optimisme itu, muncul pertanyaan lama yang belum sepenuhnya terjawab yaitu kapasitas gudang dan serapan pasar. Informasi yang beredar menyebut stok jagung hasil pembelian tahun lalu masih tersimpan dan belum seluruhnya tersalurkan. Jika benar, rencana menggunakan fasilitas yang sama untuk panen tahun ini berpotensi menghadapi masalah serupa.

Bekas Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata ini juga meminta para camat mengkampanyekan program itu supaya tidak ada petani yang tertinggal informasi.

Pemerintah Lembata optimistis program tersebut sanggup menaikkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Tapi bagi petani, ukuran keberhasilan tetap sederhana yakni, jagung benar-benar dibeli, tepat waktu, dengan harga yang layak. Tanpa itu, program kembali berisiko menjadi omong kosong.(*)