Stunting Masih 17,8 Persen, Pemkab Lembata Kembali Andalkan Rapat dan Jargon Evaluasi

PEMERINTAH Kabupaten Lembata kembali memamerkan ritual tahunan yakni rapat evaluasi. Kali ini sektor kesehatan yang digelar di ruang kerja Bupati. Dipimpin langsung Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, forum itu dipenuhi deretan pejabat dan kepala puskesmas, lengkap dengan paparan regulasi, indikator, dan target ambisius.

Namun dibalik diksi ketat, terukur, dan berbasis data, publik bertanya, sejak kapan birokrasi Lembata benar-benar lincah berinovasi?

Angka-angka yang dipaparkan justru menelanjangi ironi. Prevalensi stunting Januari 2026 masih 17,8 persen, jauh dari target 7,2 persen yang dipatok dalam RPJMD 2025–2029. Memang ada klaim penurunan dari 31,7 persen versi SSGI 2024. Tapi dengan kecepatan kerja yang sekarang, target 2026 terdengar lebih seperti optimisme administratif ketimbang kalkulasi realistis.

Kematian ibu dan bayi masih jadi catatan serius. Pelayanan hipertensi dan diabetes belum memenuhi target di sebagian besar puskesmas. Layanan HIV baru bergerak di tiga fasilitas. Sementara itu, birokrasi sibuk mengutip Permenkes, Permendagri, hingga SK Bupati Nomor 127 Tahun 2022 seolah regulasi adalah obat mujarab.

Tiga puskesmas yakni, Pada, Bean, dan Autaqnapoq menerima perpanjangan Surat Izin Operasional. Sebuah prosedur administratif yang semestinya rutin, kini dikemas sebagai capaian strategis. Di daerah lain, inovasi berarti digitalisasi layanan, telemedicine, atau integrasi data real time. Di Lembata, perpanjangan izin masih jadi berita.

Evaluasi disebut akan dilakukan tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan.

“Kita ukur dengan data dan angka yang nyata,” kata Bupati saat itu.

Pertanyaannya, mengapa pengukuran baru terasa mendesak sekarang? Bukankah indikator kematian ibu, bayi, dan stunting sudah lama menjadi problem klasik?

Ancaman mutasi dan sanksi juga dilontarkan. ASN yang tak disiplin diberhentikan, kinerja menurun langsung dievaluasi. Narasi ketegasan terdengar garang. Namun publik mafhum, dalam kultur birokrasi yang lamban, rotasi kerap lebih politis ketimbang solutif. Mutasi jadi kosmetik organisasi, bukan terobosan sistemik.

Sumber daya manusia disebut diperkuat, pelatihan digelar, manajemen risiko diperbaiki. Tapi inovasi konkret belum terdengar. Tak ada lompatan kebijakan, tak ada model pelayanan baru, tak ada strategi jitu. Yang ada justru pengulangan jargon konvergensi dan penguatan koordinasi lintas sektor, sebuah frasa yang sudah akrab sejak satu dekade terakhir.

Birokrasi Lembata tampak sibuk menata kertas kerja, tetapi tertatih menata dampak. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan fiskal, publik tentu tak menuntut keajaiban. Tapi mereka berhak atas keberanian mengambil risiko kebijakan, bukan sekadar keberanian mengutip regulasi.

Jika evaluasi hanya berhenti pada tabel dan grafik, maka yang lahir bukan reformasi, melainkan rutinitas. Dan ketika rutinitas lebih dominan dari inovasi, maka yang terjadi adalah stagnasi yang dibungkus seremoni.(*)