Skorsing Nakes Berujung Ricuh, Manajemen RS Bukit Lewoleba Didesak Buka-Bukaan

SKORSING terhadap seorang tenaga kesehatan di RS Bukit Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, berubah menjadi polemik terbuka. Manajemen rumah sakit dinilai tidak transparan dan terkesan berlindung di balik aturan internal yang dipersoalkan keabsahannya.

Kuasa hukum Agustina Sabu Beda, Matheus Mamun Sare, menuding tata kelola hubungan kerja di bawah Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka sarat masalah. Ia menyebut skorsing yang dijatuhkan sejak Desember 2025 tidak disertai uraian pelanggaran yang jelas.

“Ini bukan sekadar konflik personal. Ini cermin carut-marutnya pengelolaan hubungan industrial,” ujar Matheus, Kamis (26/2/2026).

Dalam pertemuan bipartit pada 5 Februari 2026, kliennya justru diminta mengklarifikasi dugaan perselingkuhan. Tuduhan itu, kata dia, tidak pernah dibuktikan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mencederai nama baik pekerja.

Matheus juga menyoroti aturan internal yayasan yang dianggap mencampuradukkan norma perusahaan dengan doktrin keagamaan. Menurut dia, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik tetap wajib tunduk pada hukum ketenagakerjaan nasional, bukan tafsir sepihak manajemen.

Persoalan lain yang disorot adalah dugaan belum dibentuknya lembaga kerja sama bipartit, meski jumlah pekerja disebut melebihi 50 orang. Padahal, forum tersebut diwajibkan sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Upaya perundingan kedua pada 20 Februari 2026 kembali buntu. Pihak pekerja lalu mengajukan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Namun, alih-alih panggilan mediasi, kuasa hukum mengaku menerima surat klarifikasi tambahan dari kepala dinas setempat.

Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediasi wajib digelar setelah perundingan bipartit gagal. Respons yang dinilai lamban itu memunculkan tanda tanya soal keseriusan pengawasan pemerintah daerah.

Kasus ini kini dilaporkan ke Polres Lembata. Sengkarut tersebut mempertegas sorotan terhadap manajemen rumah sakit dan efektivitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Publik menunggu, apakah persoalan ini akan dibuka seterang-terangnya atau kembali tenggelam tanpa kejelasan.(*)