Skorsing Nakes Picu Polemik, Tata Kelola RS Bukit Lewoleba Dipertanyakan

SENGKARUT hubungan kerja antara tenaga kesehatan dan pengelola RS Bukit Lewoleba di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, melebar. Tak lagi sekadar soal skorsing, perkara ini kini menyerempet dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga maladministrasi.

Kuasa hukum Agustina Sabu Beda, Matheus Mamun Sare, menuding tata kelola ketenagakerjaan di bawah Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka yang menaungi rumah sakit tersebut bermasalah. Ia menyebut penerapan regulasi ketenagakerjaan di daerah belum berjalan optimal, termasuk soal kepatuhan terhadap standar upah minimum provinsi.

“Ini bukan semata soal skorsing, tapi soal tata kelola hubungan industrial yang patut dipertanyakan,” kata Matheus, Kamis (26/2/2026).

Persoalan bermula dari surat skorsing terhadap Agustina sejak Desember 2025. Menurut Matheus, pihak yayasan tak menguraikan secara rinci dugaan pelanggaran yang menjadi dasar sanksi.

Dalam forum bipartit pada 5 Februari 2026 di Aula Sri Gading RS Bukit Lewoleba, kliennya disebut diminta memberikan klarifikasi atas dugaan perselingkuhan. Matheus mempertanyakan dasar hukum tudingan tersebut.

“Jika dikualifikasikan sebagai zina, apakah sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap? Kalau tidak, kami mempertimbangkan langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aturan internal yayasan yang dinilai memadukan ketentuan perusahaan dengan norma keagamaan. Menurutnya, regulasi perusahaan tak bisa mencampurkan aspek doktrinal agama dalam penilaian hubungan kerja profesional.

Selain itu, Matheus mempersoalkan ketiadaan lembaga kerja sama bipartit di rumah sakit tersebut, padahal jumlah pekerja disebut melebihi 50 orang. Dalam aturan ketenagakerjaan, perusahaan dengan jumlah pekerja tersebut wajib membentuk forum bipartit sebagai sarana penyelesaian perselisihan.

Perundingan bipartit kedua pada 20 Februari 2026 dilaporkan berakhir buntu. Pihak pekerja kemudian mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata.

Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediasi dilakukan oleh mediator pada instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah perundingan bipartit gagal.

Namun, Matheus mengaku pihaknya justru menerima surat klarifikasi lanjutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, Rafael Betekeneng, bukan surat panggilan mediasi.

“Permohonan mediasi telah kami ajukan resmi. Secara normatif, mediator wajib meneliti duduk perkara dan segera menggelar sidang mediasi dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang,” katanya.

Ia menyatakan kecewa terhadap respons pemerintah daerah yang dinilai tak segera melakukan pengawasan maupun memastikan prosedur hubungan industrial berjalan sesuai aturan.

Hingga kini, perkara itu disebut telah dilaporkan ke aparat penegak hukum di Polres Lembata. Sengkarut ini pun membuka sorotan lebih luas terhadap tata kelola hubungan industrial di Lembata, mulai dari kewajiban pembentukan lembaga bipartit, prosedur mediasi, hingga dugaan penyimpangan kewenangan pejabat setempat.(*)