Dalam Moncong Kekuasaan

Catatan untuk Memperingati Hari Pers Nasional 2026

“Jika seseorang mengatakan sedang hujan dan orang lain mengatakan cuacanya cerah, bukan tugas anda untuk mengutip keduanya. Tugas anda adalah melihat ke luar jendela dan mencari tahu mana yang benar.”

BERULANG kali kita, sekurang-kurangnya saya, percaya bahwa pers adalah pengeras suara publik. Ia diasumsikan berdiri di ruang terbuka, menampung riuh, lalu mengembalikannya sebagai wacana secara kritis. Namun The Pied Piper of Texas Politics, sebuah buku yang mengisahkan bagaimana kekuasaan, uang, dan propaganda berkelindan dalam politik Texas, menawarkan gambaran yang lebih muram tentang pers.

Buku tersebut membuka tabir lain, bahwa pers kadang bukan sekadar pengeras suara. Ia bisa menjadi seruling atau bunyi musik dari dalam tenda pesta. Liriknya memikat, dentum bass-nya bikin kepala ikut manggut dan kaki berdansa, tapi juga nadanya bisa membuat publik bergerak tanpa sempat bertanya kemana “tubuh” digiring.

The Pied Piper of Texas Politics memang tidak menjabarkan Texas sebagai anomali, melainkan sebagai laboratorium. Di sana, kepentingan ekonomi dan politik bertemu dalam satu bahasa atau lebih tepatnya satu kata, yaitu: pengaruh. Media tidak selalu dibungkam, sebaliknya justru sering dirangkul. Ia dibiayai, disuplai narasi, dan diberi akses. Dari situ, pers tidak lagi berdiri sebagai penengah, melainkan sebagai perpanjangan dari kehendak tertentu. Tapi justru di sinilah bahayanya. Meski suara tidak lagi dibungkam, riuh tak lagi ditekan, tapi selalu ada yang tidak diucapkan dan akan hilang. Dan itu bukan sekadar tentang kebebasan berbicara, melainkan kebebasan untuk tidak mengikuti irama.

Pers di Ruang Publik

Di Indonesia, termasuk juga di Lembata, irama pemerintahan terasa akrab karena adanya pers. Apapun yang terjadi di dunia hari ini langsung jadi “akrab” di mata dan telinga karena pers. Maka media adalah kunci. Tidak heran jika kemudian kepemilikan terhadapnya kian menyempit. Sejumlah konglomerasi akan menguasai televisi, youtube, portal daring, rumah produksi konten, dan tak terkecuali Pemda yang punya Forkopimda. Tapi di situlah soalnya. Di meja redaksi, keputusan editorial sering kali harus melewati pertimbangan yang tak tertulis, yaitu: kepentingan pemilik, relasi politik, atau kalkulasi pasar yang tentu saja menguntungkan siap yang berkuasa.

Lain lagi, ketika klik menjadi mata uang, share menjadi popularitas, maka judul akan menjadi umpan. Ditambah provokasi thumbnail, yaitu gambar pratinjau berukuran kecil yang berfungsi sebagai sampul konten. Foto seorang bupati “titi jagung” bisa jadi salah satu “thumbnail” yang “menjual”. Di situ clickbait bukan sekadar teknik. Ia adalah logika. Kebenaran dikemas bukan lagi untuk dipahami, tetapi untuk dikonsumsi. Situasi ini, persis sebagaimana pada pesta, sebuah lagu ratapan pun bisa dikonsumsi sebagai pengiring joget, persetan isi dari liriknya.

Jürgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman paling berpengaruh dari generasi kedua Mazhab Frankfurt, pernah membayangkan ruang publik sebagai arena rasional, tempat warga bertukar argumen tanpa paksaan. Pers, dalam bayangan itu, adalah medium yang memungkinkan percakapan berlangsung secara rasional. Tapi Habermas juga mengingatkan bagaimana ruang publik dapat “dikolonisasi” oleh sistem, uang dan kekuasaan. Bukan jadi rahasia lagi kalau di ruang publik kita hari ini, kolonisasi itu hadir dalam bentuk komodifikasi perhatian. Ruang publik berubah menjadi pasar, arena jual beli isu, argumen menjadi konten, dan sekali lagi warga hanya menjadi audiens atau konsumen pasif.

Di titik ini, The Pied Piper of Texas Politics yang saya singgung pada awal tulisan ini menemukan resonansinya. Kepada kita, ditunjukkan bagaimana narasi politik diproduksi bukan untuk memperkaya debat, mempertajam analisa kebijakan, melainkan untuk mengarahkan emosi, atau mungkin lebih tepat mempermainkan dan mengendalikan selera, sebagaimana rayuan bunyi suling. Perlu untuk diketahui, Pied Piper adalah istilah yang merujuk pada sosok legendaris “Peniup Seruling dari Hamelin” yang memikat tikus dan anak-anak dengan musiknya, yang kemudian ditafsir sebagai seseorang yang memikat pengikutnya melalui janji manis atau karisma, dan seringkali berujung pada bahaya atau pengkhianatan.

Nah, pers, ketika larut dalam logika di atas, maka akan kehilangan fungsi korektifnya. Ia tidak lagi bertanya “mengapa”, melainkan “berapa banyak yang menonton”. Ketakutan, kemarahan, dan harapan bisa-bisa hanya disederhanakan menjadi slogan mentah yang sering digaungkan salah satu media besar di tanah air ini: “kami kabarkan, anda putuskan”.

Pers dalam Moncong Forkopimda?

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam The Elements of Journalism, menyebut bahwa tujuan utama jurnalisme adalah kebenaran. Namun, bukan kebenaran metafisik, melainkan kebenaran yang diverifikasi. Jurnalisme, kata mereka, harus setia pada warga (rentan), bukan pada pemilik (kekuasaan) atau pengiklan. Prinsip ini terdengar normatif, bahkan naif, di tengah realitas industri media hari ini. Namun justru di situlah rohnya. Ketika pers melupakan kesetiaannya pada warga (rentan), ia kehilangan legitimasi moralnya.

Relasi pers dan politik kita sering kali bersifat simbiotik. Politisi dan pejabat membutuhkan panggung, media membutuhkan akses dan iklan. Dalam hubungan ini, jarang ada yang benar-benar netral. Yang ada adalah negosiasi. Berita menjadi hasil tawar-menawar: apa yang bisa ditayangkan? apa yang sebaiknya ditunda? apa yang harus dipelintir? Itu bisa dikondisikan. Publik, dengan demikian, menerima produk akhir tanpa mengetahui proses di belakangnya. Transparansi menjadi korban pertama.

Jika demikian riset lapangan yang panjang, pembacaan dokumen kebijakan, wawancara dengan aktor marginal, serta keberanian menyimpulkan pola kekuasaan tidak mungkin lagi menjadi ciri utama karya-karya yang dihasilkan insan pers. Muncul pertanyaan besar: dalam moncong kekuasaan apa dan siapa pers kita bekerja?

Tak perlu jauh-jauh mencari sampel. Dalam pengalaman kita di Lembata, di tengah derasnya arus digitalisasi, bisa dilacak bagaimana produksi berita dan tekanan algoritma, membuat jurnalisme justru semakin miskin riset. Tidak sedikit media terjebak pada reproduksi siaran pers, kutipan dangkal dari elite, dan liputan permukaan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Masih ingat kan fakta menarik yang kita dengar beberapa waktu terakhir, bahwa demi kepentingannya PT PLN dilaporkan merekrut sekitar 30 jurnalis untuk menyebarkan pesan pro terhadap proyek geothermal di Flores dan sekitarnya? Apakah dari 30 jurnalis itu ada yang bertugas atau ditugaskan di Lembata? Saya tak paparkan jawabannya di sini. Tapi saya teringat kutipan dari injil Matius 26:48: “Orang yang kusalami dengan ciuman, itulah Dia” yang diplesetkan oleh seorang teman dalam nada kelakar: “siapa yang turun dari mobil mereka, itulah dia.”

Di kesempatan yang berbeda, ada fakta lain juga yang hampir tidak bisa dibantah, yaitu ada kesan bahwa media-media kita seringkali hanya jadi semacam perpanjangan tangan pemerintah melalui release Forkopimda. Begitu Forkopimda me-release berita super positif versi pemerintah, tidak butuh waktu yang lama untuk direproduksi ramai-ramai. Mungkinkah ini karena ada kerjasama atau kontrak dengan biaya tertentu, atau memang murni ingin membantu pemerintah (baca: kekuasaan)? Jika ada semacam kerjasama terselubung, apakah itu berarti mereka bekerja dalam moncong kekuasaan?

Ironisnya, kondisi ini sering dibungkus dengan klaim “objektivitas”, “netralitas” atau “keseimbangan”, seolah-olah keberpihakan pada kebenaran dan kepentingan publik khususnya kelompok rentan adalah sesuatu yang harus dihindari. Seolah-olah netralitas adalah sikap asali pers. Dalam situasi seperti ini, klaim netralitas sering kali hanya berfungsi sebagai tameng untuk menghindari konflik dengan pemilik modal, pengiklan, atau penguasa politik.

Dan situlah soal lanjutannya: kerja-kerja tersebut tidak lahir dari riset serius dan analisis kritis. Dalam bahasa yang lain ada absennya kerja intelektual. Padahal, jati diri pers justru menuntut standar profesional yang lebih tinggi: verifikasi ketat, konteks, dan keberanian menantang narasi dominan. Sebab, “jika seseorang mengatakan sedang hujan dan orang lain mengatakan cuacanya cerah, bukan tugas anda [jurnalis] untuk mengutip keduanya. Tugas anda [sebagai jurnalis] adalah melihat ke luar jendela dan mencari tahu mana yang benar.”

Dalam kerangka teori agenda-setting, McCombs dan Shaw melihat bahwa situasi ini semakin menebalkan tesis bahwa media bersangkutan bukan hanya telah gagal menentukan isu apa yang penting, tetapi justru membiarkan kepentingan politik dan ekonomi eksternal mendikte prioritas pemberitaan. Media gagal menjadi gatekeeper of salience, yaitu penjaga kepentingan isu. Ketika media sibuk mereproduksi release, isu-isu struktural seperti ketimpangan ekonomi (nasib honorer, pedagang kecil, dan para buruh), krisis ekologis (ancaman proyek geothermal), serta reformasi kebijakan publik, terancam tenggelam.

Pers yang Siap Bertarung

Esai ini tentu saja bukan sikap yang menolak kehadiran pers di Lembata, tapi sebaliknya adalah dukungan sekaligus harapan akan Pers Lembata yang siap bertarung demi kebenaran, demi kepentingan kelompok rentan. Tentu saja ini harapan yang bisa dibilang terlalu ideal di tengah himpitan kekuatan politik dan ancaman ekonomi. Maka, mungkin pers kita tidak harus memilih antara idealisme dan keberlanjutan ekonomi (sesuatu yang seringkali jadi alsan yang mengancam eksistensinya).

Yang kita butuhkan bagi pers kita adalah kesadaran etis. Kesadaran bahwa setiap judul, setiap bingkai, setiap keputusan editorial membentuk cara publik memahami dunia. Habermas memberi kita kerangka; Kovach dan Rosenstiel memberi kita kompas; The Pied Piper of Texas Politics memberi kita peringatan; suara ibu-ibu pedagang memberi kita alarm.

Semuanya bertemu dalam satu pertanyaan: apakah pers masih menjadi ruang percakapan, atau telah berubah menjadi alat yang bekerja dalam moncong kekuasaan? Di Hari Pers Nasional, pertanyaan ini terasa mendesak. Bukan untuk dirayakan dengan slogan, melainkan direnungkan dengan jujur.

Mungkin, jawaban tidak datang dalam bentuk solusi besar, tapi hadir dalam sikap kecil, misalnya: redaksi yang menolak pesanan terselubung, jurnalis yang memverifikasi ulang meski dikejar tenggat, pembaca yang memilih untuk tidak terpancing judul murahan. Di antara kebisingan kekuasaan dan algoritma politik ekonomi, masih ada ruang untuk diam, atau lebih tepat ruang untuk berpikir dan siap bertaruh.

Akhirnya, jika pers adalah seruling, maka ia bisa memilih nadanya. Ia bisa memikat untuk menidurkan, atau mengganggu untuk membangunkan. Di situlah politik pers kita dipertaruhkan. Bukan di moncong kekuasaan semata, melainkan di keberanian untuk menjaga jarak darinya.(*)