Nyaris Sempurna di Atas Kertas, Pendapatan Lembata Tahun 2025 Menyisakan Tanda Tanya

ANGKA-ANGKA itu tampak meyakinkan. Hampir sempurna. Pemerintah Kabupaten Lembata menutup Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi pendapatan daerah 96,42 persen. Sebuah capaian yang, di ruang rapat Bupati, terdengar seperti kabar baik. Tapi justru di titik inilah alarm kewarasan seharusnya berbunyi.

Dipimpin langsung Bupati Petrus Kanisius Tuaq, rapat evaluasi pendapatan daerah Triwulan IV dihadiri 39 pimpinan OPD pada (19/1/2026). Di hadapan mereka, laporan keuangan dipaparkan dengan rapi: Rp805,8 miliar masuk kas daerah dari target Rp835,7 miliar. Hampir lunas. Hampir berhasil. Di sini, kata hampir itulah yang patut dicurigai.

Sebab di balik angka agregat yang tampak kinclong, tersimpan ironi yang tak kecil. Pendapatan Asli Daerah yang kerap dielu-elukan sebagai indikator kemandirian fiskal memang mencapai 97,93 persen. Namun jika ditelisik lebih jauh, pajak daerah justru jeblok di angka 78,28 persen. Artinya, sumber PAD paling substansial justru paling lemah. Lalu apa yang sebenarnya menopang capaian itu?

Jawabannya bisa ditebak yakni, retribusi daerah yang melonjak di atas 100 persen, pos-pos lain yang “aman”, dan tentu saja dana transfer pusat yang masih menjadi tulang punggung. Dengan kata lain, Lembata masih berdiri di atas tongkat pusat, sambil menyebut dirinya sedang belajar berjalan sendiri.

Bupati menegaskan perlunya optimalisasi PAD pada 2026. Bapenda akan dievaluasi. OPD diminta berinovasi. Bahasa yang terdengar familiar, nyaris klise. Pertanyaannya adalah, evaluasi seperti apa? Inovasi yang bagaimana? Sebab selama bertahun-tahun, jargon serupa diulang tanpa pernah benar-benar menjawab satu soal mendasar yakni mengapa pajak daerah selalu tertinggal, dan siapa yang bertanggung jawab?

Instruksi efisiensi belanja pun kembali dikumandangkan. ATK dipangkas. Perjalanan dinas dilarang. Program jangan menumpuk di akhir tahun. Semua terdengar ideal. Tapi bukankah larangan dan imbauan semacam ini selalu muncul setiap awal tahun, lalu perlahan menguap ketika kalender mendekati Desember?

Penandatanganan perjanjian kinerja, pakta integritas, dan SPT menjadi penutup rapat. Ritual administratif yang rapi, simbol komitmen yang sering kali berakhir sebagai arsip. Di atas kertas, tata kelola tampak kian solid. Di lapangan, publik menunggu, apakah pelayanan publik benar-benar membaik, atau hanya laporan yang makin tebal?

Rapat evaluasi ini seolah ingin mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja keras dan hasilnya patut diapresiasi. Namun masyarakat Lembata justru ingin bertanya, apakah keberhasilan fiskal di Lembata benar-benar mencerminkan kinerja riil, atau sekadar kecakapan mengelola angka?

Sebab kesejahteraan warga tak hidup di persentase. Ia hidup di pasar yang tertib, layanan yang cepat, pajak yang adil, dan pemerintah yang berani jujur pada dirinya sendiri. Dan di titik itulah, laporan 96 persen bisa saja lebih berbahaya daripada kegagalan yang terang-benderang.(*)