Wabup Lembata Tinjau Kerusakan SDK 2 Lewotolok, Pemda dan DPRD Prioritaskan Keselamatan Siswa

PEMERINTAH Kabupaten Lembata bersama DPRD Lembata bergerak cepat merespons kerusakan bangunan SDK 2 Lewotolok di Desa Lamawara, Kecamatan Ile Ape, yang terdampak erupsi Gunung Ile Lewotolok. Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, meninjau langsung kondisi sekolah tersebut, Kamis (15/1/2026), guna memastikan keselamatan siswa dan kelangsungan proses belajar mengajar.

Kunjungan Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Syafrudin Sira, Sekretaris Camat Ile Ape, Sam Sabaleku serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah koordinatif antara eksekutif dan legislatif dalam menangani dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan.

Kepala SDK 2 Lewotolok, Agatha Boi Geroda, menjelaskan bahwa sekolah yang berdiri sejak 1965 tersebut menampung 79 siswa dengan 10 tenaga pendidik dan enam rombongan belajar. Meski telah beberapa kali direnovasi, terakhir pada 2012 dan 2016, sejumlah bangunan kini mengalami kerusakan serius.

“Kerusakan terjadi pada ruang perpustakaan, ruang guru, serta empat ruang kelas, yaitu kelas 2, 4, 5, dan 6. Bagian yang paling parah berada pada plafon dan atap yang bocor,” ujar Agatha.

Menurut dia, kerusakan tersebut mulai terjadi sejak erupsi Gunung Ile Lewotolok pada Oktober 2017 dan belum tertangani secara menyeluruh hingga kini.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Muhammad Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah cepat. Ia meminta OPD teknis melakukan pendeteksian dini dan asesmen menyeluruh guna menghitung kebutuhan anggaran perbaikan.

“Keselamatan siswa dan guru adalah prioritas. Kita akan segera memproses pengajuan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) ke BPBD agar penanganan bisa dilakukan secepatnya,” kata Nasir.

Ketua DPRD Lembata, Syafrudin Sira, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam menjamin keamanan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah rawan bencana. DPRD, kata dia, siap mengawal kebijakan anggaran agar perbaikan sekolah dapat direalisasikan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“DPRD mendorong agar penanganan SDK 2 Lewotolok dilakukan segera. Anak-anak tidak boleh belajar dalam kondisi yang membahayakan. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPRD,” ujar Syafrudin.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan jangka panjang terhadap sekolah-sekolah yang terdampak erupsi, agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Wakil Bupati Nasir menambahkan, sektor pendidikan akan tetap menjadi fokus utama Pemkab Lembata, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam.

“Anak-anak harus belajar di lingkungan yang aman dan layak. Negara harus hadir di situ,” ujarnya.

Dengan sinergi antara Pemda Lembata dan DPRD Lembata, diharapkan proses perbaikan SDK 2 Lewotolok dapat segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung secara aman dan optimal.(*)