DI TEPI laut Desa Lamawara, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdiri sebuah sekolah dasar yang menyimpan ironi panjang bernama SDK 2 Lewotolok. Puluhan tahun usianya, namun hari ini sekolah itu lebih mirip bangunan yang sedang menunggu runtuh, ketimbang ruang aman bagi tumbuhnya pengetahuan.
Plafon-plafon kelas menggantung nyaris ambruk. Sebagian telah terlepas, sebagian lain bocor dan lapuk, ditopang kayu-kayu tua yang kalah oleh air hujan dan uap garam laut. Seng atap berkarat, membiarkan hujan masuk begitu saja, menggenangi ruang kelas dan ruang guru saat musim hujan tiba. Di bawah atap yang rapuh itu, proses belajar-mengajar tetap dipaksakan berjalan, seolah keselamatan adalah urusan yang bisa ditunda.
Di dalam kelas, kursi dan meja siswa tak kalah menyedihkan. Reyot, miring, dan rapuh, nyaris tak lagi layak menopang tubuh anak-anak yang seharusnya duduk dengan nyaman, menulis mimpi-mimpi kecil mereka. Papan tulis masih menggunakan model lama berlapis semen, sebuah jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar ditinggalkan, sekaligus simbol betapa pendidikan di tempat ini berjalan tertatih dalam keterbatasan.
“Literasi mau jalan bagaimana kalau sekolah seperti ini?” ujar Wakil Ketua Komite SDK 2 Lewotolok, Yostin Making, Rabu, 14 Januari 2026. Kalimat itu terdengar sederhana, namun mengandung kegelisahan panjang.
Menurut Yostin dan para guru serta orang tua murid, kerusakan gedung sekolah bukan sekadar soal bangunan, melainkan tentang masa depan anak-anak SDK 2 Lewotolok.
Masalahnya klasik dan berulang yakni anggaran. Berkali-kali kondisi sekolah dibahas dalam rapat komite, melibatkan guru dan orang tua siswa. Berkali-kali pula diskusi itu berakhir di jalan buntu yang sama. Tidak ada dana. Tidak ada alokasi. Tidak ada kepastian.
“Semua mentok karena tidak ada anggaran,” kata Yostin.
Bahkan, demi menyelamatkan sekolah itu, kata Yostin, orang tua siswa siap turun tangan. Tukang tak perlu dibayar. Tenaga bisa disediakan secara gotong royong. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit perhatian, sedikit keberpihakan dari pemerintah untuk pengadaan material dan rehabilitasi dasar.
“Kami iba dengan kondisi sekolah saat ini,” ujarnya lirih.
Keluhan serupa datang dari Tadeus Duru, salah satu orang tua siswa. Ia mengaku sering terlibat dalam rapat bersama dewan guru dan komite. Namun, setiap kali solusi dibicarakan, realitas kembali menghantam, dana yang nyaris tak ada.
“Mimpi kami, anak-anak bisa sekolah dengan nyaman,” katanya.

























