Rusun ASN Lembata dan Arah Baru Tata Hunian Aparatur

PENINJAUAN Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, ke lokasi rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan Kaha Onen, Kelurahan Lewoleba Timur, Jumat (9/1/2026), menandai satu langkah penting dalam upaya menata kebutuhan dasar aparatur sekaligus wajah kawasan perkotaan Lewoleba.

Didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Simon Emi Langoday, peninjauan tersebut tidak semata bersifat seremonial. Ia menjadi penegasan bahwa proyek rusun yang telah direncanakan sejak 2023 itu kini memasuki fase krusial yakni kesiapan lahan dan pemenuhan seluruh persyaratan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai.

Pembangunan rusun ASN di Khonen merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi daerah yang memenuhi kriteria ketat, mulai dari ketersediaan lahan hingga dukungan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih. Lembata dinilai lolos seluruh prasyarat tersebut. Lebih dari itu, sasaran penghuni rusun pun dibatasi pada ASN yang benar-benar belum memiliki hunian, sehingga aspek keadilan sosial tetap menjadi pijakan utama.

Rusun ini dirancang sebagai hunian sewa, bukan kepemilikan, yang pada saat bersamaan membuka peluang tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini mencerminkan pendekatan baru pembangunan perumahan aparatur di mana negara hadir memenuhi kebutuhan dasar, namun tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Dari sisi kesiapan lapangan, lokasi pembangunan telah dibersihkan dan dinormalisasi. Proses tender dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Februari 2026, sementara pekerjaan fisik ditargetkan mulai Maret 2026. Dengan luas lahan 70 x 100 meter di dalam kawasan Kaha Onen yang mencapai 15 hektar, rusun tiga lantai tanpa eskalator ini akan memiliki 51 unit hunian sampai dengan 50 unit untuk ASN dan satu unit pengelola.

Setiap unit berukuran 6 x 6 meter dan telah dilengkapi perabot dasar, sehingga penghuni hanya perlu membawa perlengkapan pribadi. Fasilitas pendukung seperti lapangan voli, badminton, dan futsal turut disiapkan, menjadikan rusun bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang layak.

Yang menarik, pemerintah daerah melihat pembangunan rusun ini memiliki efek ganda bagi perekonomian lokal. Sekitar 50 kepala keluarga yang akan bermukim di kawasan tersebut diharapkan menghidupkan kembali Pasar Lamahora yang selama ini relatif sepi. Dalam jangka menengah, kehadiran rusun juga diproyeksikan memicu tumbuhnya permukiman warga di sekitar kawasan Kaha Onen.

Tarif sewa rusun ditetapkan berjenjang sesuai ketentuan pemerintah pusat: Rp500.000 per bulan untuk lantai satu, Rp400.000 untuk lantai dua, dan Rp300.000 untuk lantai tiga. Skema tarif ini mencerminkan upaya menjaga keterjangkauan, tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan aset daerah.

Wakil Bupati Muhammad Nasir menekankan satu hal yang kerap luput dalam banyak proyek infrastruktur yakni kualitas. Ia mengingatkan agar pembangunan rusun dilakukan sesuai spesifikasi teknis, tanpa pengurangan material, guna mencegah persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.

Lebih jauh, rusun ASN di Khonen diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan rusun warga pada masa mendatang. Jika dikelola dengan baik, proyek ini bukan hanya menjawab kebutuhan hunian ASN, tetapi juga menjadi model intervensi negara dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Lembata secara lebih luas.

Dalam konteks itulah, peninjauan lapangan ini menemukan maknanya dengan memastikan bahwa kebijakan perumahan tidak berhenti pada gambar rencana, melainkan benar-benar terwujud sebagai solusi konkret bagi kebutuhan dasar dan pembangunan kawasan.(*)