APDESI Lembata Tagih Sikap Bupati dan DPRD Soal PMK Nomor 81 Tahun 2025

SUASANA Aula Kantor BPMD Kabupaten Lembata, Kamis 4 Desember 2025, berubah menjadi ruang kritik paling lantang para kepala desa. Rapat Koordinasi APDESI Lembata yang semula dirancang hanya untuk membahas pemberlakuan PMK Nomor 81 Tahun 2025, berkembang menjadi forum evaluasi keras atas kebijakan pusat yang dinilai memotong kewenangan desa.

Rapat dipimpin Ketua APDESI Lembata, Sisko Making, didampingi Sekretaris Petrus Agustinus Bala Keraf. Dari total 145 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Lembata, sebanyak 83 kepala desa terdata sebagai anggota APDESI.

Di forum itu, satu per satu kepala desa menyampaikan keprihatinan yang sama. Bagi mereka PMK Nomor 81 Tahun 2025 dianggap memberatkan dan mengebiri otonomi desa.

Gelombang Kritik dari Para Kepala Desa

Kades Pasir Putih, Vinsensius Bala Papang, membuka deretan suara protes. Ia menyebut PMK yang dikeluarkan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa itu mengkerdilkan kewenangan para kepala desa di seluruh Indonesia. Ia mendesak APDESI Lembata mengambil langkah konkret, termasuk aksi unjuk rasa damai ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lembata.

Kritik serupa datang dari Kades Banitobo, Ignatius Koda. Dia menilai pemerintah pusat gagal memahami realitas desa-desa di Indonesia Timur.

Kata dia, pusat menggampangkan persoalan, seolah seluruh desa punya karakter seperti desa-desa di Pulau Jawa. Ignatius bahkan mendorong APDESI Lembata mengirim perwakilan ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi nasional di Istana Negara.

Kades Aulesa, Deris Lewotobi, turut menyarankan langkah ganda yakni mengirim delegasi ke Jakarta dan sekaligus membangun dialog serius dengan Bupati dan DPRD.

Protes makin riuh saat Kades Baolangu, Agus Ola, menilai PMK Nomor 81 Tahun 2025 itu sebagai kebijakan yang mengabaikan konteks desa di daerah kepulauan. Ia mendorong demo besar-besaran di Lembata.

Kades Leubatang, Paul Lanang, minta Pemkab Lembata dan DPRD turun tangan segera. Kades Bakalerek, Uhe Urbanus bahkan mengecam pemerintah pusat yang mengambil terlalu banyak kontrol dari desa. Kades Babokerong, Ismail, sepakat perlunya aksi massa sebagai bentuk tekanan.

BPMD Lembata Ajukan Telaahan, Jawaban Belum Turun

Kepala BPMD Lembata, Yos Raya Langoday, yang hadir dalam rapat, membeberkan bahwa pihaknya telah bergerak mencari solusi lewat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPMD di seluruh NTT. Namun, sejauh ini hasilnya nihil.

Ia mengungkap bahwa BPMD sudah mengirim telaahan resmi kepada Bupati Lembata dengan sejumlah rekomendasi penting, diantaranya adalah PMK Nomor 81 Tahun 2025 itu harus direvisi, dan mendorong agar pemberlakuannya sebaiknya dimulai 2026, bukan 2025.

Bila aturan ini tetap diberlakukan, maka kata Yos Raya, pihaknya akan melakukan rasionalisasi anggaran dalam perubahan APBD.

Namun hingga rapat berlangsung, belum ada arahan balik dari Bupati.

Dua Keputusan Utama APDESI Lembata

Setelah perdebatan panjang dan dinamika usulan yang keras, APDESI Lembata merumuskan dua keputusan strategis, diantaranya, tidak ikut aksi unjuk rasa di Jakarta bersama APDESI seluruh Indonesia dan akan menggelar dialog resmi dengan Bupati Lembata dan DPRD Lembata pada Senin, 8 Desember 2025 untuk membahas PMK 81 Tahun 2025 dan mencari langkah penyelamatan kewenangan desa.

Ribuan Desa di NTT Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa Tahap II

Namun gejolak di Lembata hanyalah satu kepingan dari persoalan yang jauh lebih besar. Sebanyak 2.123 desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam tidak bisa mencairkan dana desa tahap II tahun anggaran 2025. Dampaknya bukan lagi sekadar kegelisahan administratif, tetapi ancaman lumpuhnya program pembangunan yang sudah berjalan di seluruh provinsi.

Pemicu kegentingan ini sama yakni pemberlakuan PMK Nomor 81 Tahun 2025, terutama pasal pembatasan pencairan dana Non-Earmark bagi desa yang mengajukan setelah September 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) NTT, Viktor Manek, mengungkapkan kondisi itu sebagai situasi darurat fiskal desa.

“Untuk dana desa non earmark, kurang lebih 2.123 desa tidak bisa disalurkan dana desa. Kurang lebih dananya mencapai Rp 383 miliar,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025) seperti dilansir dari detik.com.

Menurut Viktor, aturan baru ini menutup rapat ruang fleksibilitas desa. Desa yang telanjur mengajukan pencairan setelah batas waktu tetap tidak dapat diproses, sekalipun anggarannya tersedia.

“Karena keluarnya PMK Nomor 81 Tahun 2025, dana non earmark yang belum diajukan pencairan oleh desa sudah tidak bisa dicairkan lagi. Pengajuan di atas September 2025 tidak bisa disalurkan meskipun sudah diajukan,” jelasnya.

Imbasnya merembet ke seluruh lini kegiatan desa seperti pembangunan fisik yang belum rampung mandek, pembayaran jasa tenaga lokal tersendat, hingga honor para kader desa terancam tak terbayar.

“Ini menjadi kendala besar pencairan dana desa tahap II. Dampaknya langsung terasa pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan di desa, termasuk honor para kader,” katanya.

Krisis yang melanda ribuan desa di NTT ini memperkuat posisi APDESI Lembata yang mendesak pemerintah daerah berdiri di barisan advokasi. Dengan beban yang sama ditanggung seluruh provinsi, tuntutan revisi PMK Nomor 81 Tahun 2025 bukan lagi sekadar aspirasi lokal melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga denyut pembangunan desa.

Dengan keputusan ini, APDESI Lembata memilih jalur diplomasi lokal ketimbang demonstrasi nasional, sembari menegaskan satu hal bahwa desa-desa di Lembata ingin didengar, bukan diatur dari jauh tanpa melihat kenyataan di lapangan.(*)