Proyek APBN Tiga Sekolah di Lembata Gunakan Material Tidak Sesuai Standar

TURUN langsung ke lapangan, Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir menemukan kenyataan yang memalukan bagi proyek-proyek berlabel APBN. Disana, pembangunan tiga sekolah dasar di Lembata dikerjakan dengan material yang tak sesuai standar, spesifikasi yang dilanggar, dan kualitas pengerjaan yang jauh dari layak.

Di SDK Belang, TK Negeri 1 Nagawutung, dan SDK Baopukang, tiga sekolah yang mendapatkan alokasi anggaran hingga hampir Rp 900 juta per lokasi, Wabup Nasir mendapati cat dinding murahan, pintu berkualitas rendah, hingga kabel listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Untuk proyek yang diklaim telah mencapai 70 persen, temuan ini menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar yakni, lemahnya pengawasan dan mentalitas pekerjaan yang asal jadi.

Ini bukan sekadar kekurangan teknis. Ini adalah wujud dari penyakit lama pembangunan daerah, dimana anggaran besar digelontorkan, tetapi kualitas konstruksi dipreteli. Retakan pertama justru muncul saat proyek baru separuh jalan.

Nasir menegaskan bahwa revitalisasi sarana pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika sekolah bersiap menuju sistem pembelajaran digital, instalasi listrik yang asal-asalan hanya akan menciptakan risiko baru bagi keselamatan guru dan murid. Namun anehnya, standar dasar seperti kabel SNI dan pengerjaan rapi masih saja dianggap kemewahan oleh sebagian kontraktor.

Penegasan Wabup agar kontraktor mengevaluasi diri sebenarnya hanyalah permintaan minimum dalam situasi ini. Yang dibutuhkan bukan sekadar evaluasi, tetapi penindakan seperti audit menyeluruh, pemutusan kontrak bila perlu, dan sanksi bagi pihak yang dengan sengaja merendahkan kualitas bangunan publik yang menyangkut keselamatan anak-anak.

Bahwa para pekerja adalah masyarakat lokal patut diapresiasi, tetapi apresiasi itu tidak boleh menutupi fakta besar bahwa ada rantai proyek yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. APBN bukan mainan. Anggaran ratusan juta untuk fasilitas pendidikan bukan ruang kompromi.

Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan akan terus mengawasi proyek itu. Namun komitmen baru akan berarti jika diikuti tindakan tegas. Sebab satu hal sudah jelas, jika sejak awal material sudah diselewengkan, revitalisasi ini berpotensi hanya menjadi bangunan rapuh, baik secara fisik, maupun secara kualitas.(*)