Urai Kelangkaan BBM, Pemda Lembata Gelar Rapat Terbatas: Wabup Nasir Soroti Akurasi Data

PEMERINTAH Kabupaten Lembata menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan keterbatasan kuota BBM bersubsidi yang kembali menjadi sorotan masyarakat. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lembata, Lewoleba, Rabu (29/10/2025).

Rapat dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Koperindag, Satpol PP, dan perwakilan SPBU PT Satu Lembata.

Dalam arahannya, Wabup Nasir menekankan pentingnya akurasi dan validitas data kebutuhan BBM sebagai dasar kebijakan pemerintah. “Data harus valid agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Nasir.

Sebagai tindak lanjut, Bagian Ekonomi Setda Lembata dijadwalkan menggelar rapat khusus pada 3 November 2025 untuk memutakhirkan dan memvalidasi data kebutuhan BBM. Selain soal data, sistem pengawasan distribusi dan potensi sanksi berupa pemotongan kuota BBM bersubsidi turut menjadi pembahasan utama.

Dari hasil koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Pemda Lembata mendapatkan kabar baik. BPH Migas berjanji menaikkan kuota BBM bersubsidi secara bertahap untuk dua bulan terakhir tahun ini dan berencana melakukan kunjungan langsung ke Lembata.

Wabup Nasir menegaskan Pemda akan menyiapkan data akurat agar kunjungan BPH Migas dapat berjalan efektif. Untuk kuota tahun 2026, BPH Migas akan melakukan pemetaan nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis Lembata sebagai daerah kepulauan.

Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan melaporkan telah menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk dua kapal, yakni Ina Maria dan Lembata Karya Express. Sementara Dinas Perikanan mencatat 994 armada kapal nelayan tersebar di sembilan kecamatan dengan total 2.901 nelayan.

General Manager PT Satu Lembata, Longginus Lega, menjelaskan SPBU Waijarang dan Balauring melayani tiga kategori konsumen utama: pengguna langsung, kendaraan umum, dan penerima rekomendasi. Prioritas diberikan kepada kendaraan umum dan masyarakat yang memiliki surat rekomendasi.

Wabup Nasir menyoroti kebijakan Dinas Perikanan yang memperbolehkan pengambilan BBM bersubsidi melalui surat kuasa. Ia meminta kebijakan itu dicabut dan mewajibkan pengambilan langsung oleh pemilik rekomendasi.

Sementara itu, Anggota DPRD Lembata dari Fraksi Gerindra, David Blasius Huklele Gole, meminta transparansi data kuota BBM bersubsidi di setiap SPBU. Ia juga menyoroti ketidakhadiran beberapa SPBU dalam rapat tersebut dan menekankan pentingnya sinkronisasi data distribusi BBM dengan manifes transportir dari Larantuka ke Lewoleba.

David mendorong agar setiap SPBU merilis laporan bulanan penggunaan BBM dari Januari hingga Desember sebagai upaya menemukan akar masalah kelangkaan BBM di Lembata.

Rapat terbatas ini diharapkan menjadi langkah awal Pemda Lembata dalam menyusun strategi penyelesaian persoalan BBM secara menyeluruh dan berkelanjutan.(Prokompimkablembata)