Diamnya Nasir, Tanda Setuju atau Strategi Melawan Monopoli Kekuasaan Kanis?

DIAMNYA Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, dalam berbagai dinamika birokrasi belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan publik. Dalam sejumlah momentum penting pemerintahan, terutama saat pelantikan pejabat baru di lingkup Pemda Lembata beberapa waktu lalu, sosok Wabup terlihat absen dari panggung pengambilan keputusan. Padahal, sebagai wakil kepala daerah, ia seharusnya memiliki ruang untuk memberi pertimbangan dan suara dalam urusan strategis seperti itu.

Fenomena ini kemudian menimbulkan spekulasi: apakah diamnya Nasir adalah bentuk protes halus terhadap dominasi Bupati Petrus Kanisius Tuaq atau justru strategi politik jangka panjang untuk menjaga jarak dari pusaran kekuasaan yang mulai terlihat elitis? Tidak sedikit pihak yang menilai, Nasir memilih diam karena menyadari betapa kuatnya kendali Kanis atas seluruh urusan birokrasi daerah.

Isu mengenai monopoli kekuasaan oleh Bupati Kanis mencuat usai mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemda Lembata. Dari sejumlah pejabat yang dilantik, sebagian besar dikabarkan merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan emosional maupun politik dengan sang Bupati. Sementara, tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan Wabup Nasir, nyaris tidak mendapat tempat. Inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan di antara dua pucuk pimpinan daerah tersebut.

Bagi sebagian kalangan, hal itu menjadi bukti bahwa roda birokrasi Lembata kini berjalan hanya di bawah satu kendali. Bupati Kanis terlihat memainkan peran dominan dalam setiap keputusan strategis, sementara Wabup Nasir hanya berperan sebagai pelengkap administratif. Namun, apakah benar demikian, atau justru ada strategi lain di balik sikap tenang sang Wakil Bupati?

Sumber-sumber internal pemerintahan menyebut, Nasir sebenarnya telah menyampaikan pandangannya terkait sejumlah mutasi pejabat. Namun, suaranya tidak terlalu didengar. Dalam sistem pemerintahan daerah, memang Bupati memiliki kewenangan utama dalam urusan mutasi dan promosi pejabat, tetapi semestinya ruang konsultasi dengan Wakil Bupati tetap terbuka. Fakta bahwa itu tampak diabaikan menimbulkan pertanyaan besar tentang makna “kemitraan politik” di antara keduanya.

Sikap diam Nasir pun mulai diinterpretasikan secara beragam. Sebagian menilai itu sebagai tanda kekecewaan yang dibungkus kesabaran. Sebagian lain menilai, Nasir sedang bermain aman, tidak ingin menimbulkan kegaduhan politik yang bisa merugikan dirinya di tengah masa jabatan yang masih berjalan. Dalam politik lokal seperti Lembata, gesekan di internal pemerintahan seringkali dimanfaatkan oleh pihak luar sebagai celah untuk menggoyang stabilitas.

Namun, tidak sedikit juga yang melihat sikap Nasir sebagai bentuk kedewasaan politik. Dengan tetap memilih diam di tengah dominasi Kanis, ia seolah ingin menunjukkan keteguhan dalam menjaga wibawa pemerintahan. Ia tidak ingin publik melihat adanya pertikaian terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati—sesuatu yang sudah terlalu sering terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

Walau demikian, diamnya Nasir tetap menimbulkan rasa penasaran. Apakah ia masih memiliki ruang pengaruh dalam struktur pemerintahan? Apakah ia masih menjadi bagian dari lingkaran pengambil kebijakan, atau sudah tersingkir secara perlahan oleh kekuatan politik yang lebih besar di sekitar Bupati? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggantung di benak publik Lembata.

Menariknya, beberapa pengamat lokal berpendapat bahwa Nasir justru sedang menunggu momentum. Dalam politik, kesabaran seringkali lebih tajam dari serangan terbuka. Bisa jadi, diamnya Nasir bukan tanda kalah, tetapi strategi untuk membaca arah angin. Dengan tidak terlibat dalam kontroversi mutasi pejabat, ia bisa menjaga citranya sebagai pemimpin yang tidak haus kekuasaan—sesuatu yang mungkin menjadi nilai lebih menjelang kontestasi politik berikutnya.

Sementara itu, Bupati Kanis tampak nyaman dengan tatanan kekuasaan yang kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ia mengonsolidasikan kekuatan birokrasi, memastikan loyalitas pejabat, dan memperkuat basis politiknya menjelang akhir masa jabatan. Dalam situasi seperti ini, Nasir mungkin sadar bahwa konfrontasi hanya akan membuatnya tersingkir lebih cepat. Maka, diam menjadi pilihan rasional.

Namun, sejarah politik sering menunjukkan bahwa diam tidak selalu berarti tunduk. Ada kalanya, diam menjadi bentuk perlawanan yang paling elegan. Bisa jadi, Nasir sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara atau bertindak. Ketika saat itu tiba, publik mungkin akan melihat sisi lain dari sosok yang selama ini tampak tenang dan pasif.

Untuk saat ini, publik hanya bisa menebak-nebak makna di balik sikap diamnya. Tapi satu hal pasti: hubungan antara Bupati Tuaq dan Wakil Bupati Nasir kini menjadi potret kecil dari dinamika kekuasaan lokal di Indonesia—sebuah cerita tentang bagaimana kekuasaan bisa memisahkan dua sekutu politik yang dulu berjuang bersama. Dan seperti banyak kisah politik lainnya, akhir dari cerita ini masih menunggu waktu untuk terungkap.(*)

Penulis : Teddi Making, Wartawan Katawarga.id