Air Kotor, Jabatan Bersih? DPRD Lembata Desak Direktur PDAM Lamber Ola Hara Angkat Kaki

KUALITAS pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Lewoleba kembali jadi sorotan tajam. Air yang masuk ke bak-bak air minum dan bak mandi milik warga kini dipenuhi lumpur dan kapur. Kondisi ini bukan hanya memicu keresahan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengabaian serius terhadap hak dasar masyarakat atas air bersih.

Pimpinan DPRD Kabupaten Lembata, Fransiskus Xaverius Namang, secara tegas melontarkan kritik pedas terhadap manajemen PDAM. Ia menyebut kondisi ini mencerminkan gagalnya kepemimpinan di tubuh perusahaan daerah tersebut.

“Kalau Direktur PDAM masih punya hati nurani, mestinya dia mengundurkan diri secara terhormat. Tetapi kalau hati dan nuraninya sudah dipenuhi lumpur dan kapur, maka jabatan itu akan tetap digenggam meskipun layanan airnya jorok,” tegas Fransiskus kepada katawarga.id, Kamis 24 Juli 2025.

Pernyataan Fransiskus ini menjadi tamparan keras bagi Direktur PDAM Lambertus Ola Hara yang selama ini disebut-sebut telah membuat banyak perubahan. Fransiskus menyindir bahwa perubahan yang dimaksud mungkin hanyalah cerita indah tanpa bukti nyata di lapangan.

“Orang bilang Direkturnya bikin banyak perubahan. Tapi kalau air yang sampai ke rumah-rumah warga warnanya seperti kopi susu basi, ya perubahan macam apa itu?” sambungnya geram.

Kondisi ini dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, air kotor bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut kesehatan masyarakat. Warga harus menghadapi risiko penyakit kulit, diare, hingga kontaminasi logam jika air terus dalam kondisi tak layak konsumsi.

Warga Lewoleba pun angkat suara. Banyak di antara mereka mengaku sudah muak dengan kondisi ini, namun tak tahu harus mengadu ke mana. Beberapa bahkan mulai membeli air galon untuk mandi dan mencuci, akibat tidak tahan dengan air PDAM yang keruh dan berbau.

Sorotan tajam dari DPRD ini seharusnya menjadi sinyal peringatan keras bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas PDAM. Sudah saatnya ada langkah konkret, bukan hanya membela jabatan, tetapi membela hak hidup masyarakat atas air bersih yang layak.

Apakah Direktur PDAM akan mendengar suara rakyat dan mundur secara terhormat? Ataukah tetap bertahan di balik lumpur dan kapur yang mencemari pelayanan publik? Waktu akan menjawab, namun suara masyarakat sudah lantang: Kami butuh air bersih, bukan janji manis!(*)