Tiga Miliar untuk Turunkan Pengangguran, Mengapa Separuhnya Masuk Kesehatan?

PEMERINTAH Kabupaten Lembata mendapat Rp3 miliar karena berhasil menurunkan angka pengangguran. Ironisnya, sebagian dana apresiasi itu justru dirancang masuk ke sektor kesehatan.

Komisi II DPRD Lembata mempertanyakan logika penggunaan anggaran tersebut. Bagi DPRD, uang penghargaan bukan sekadar tambahan kas daerah yang bisa dibelanjakan ke mana saja. Ada alasan mengapa pemerintah pusat memberikan dana itu karena Lembata dinilai berhasil menekan angka pengangguran.

Lembata meraih peringkat pertama tingkat nasional dalam kategori penurunan angka pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi pada Mei 2026. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan dana apresiasi sebesar Rp3 miliar.

Namun, dalam rancangan anggaran yang dibahas pemerintah daerah, Komisi II menemukan sekitar 50 persen dana tersebut diarahkan ke sektor kesehatan.

Anggota Komisi II DPRD Lembata, John Batafor, menilai alokasi itu patut dipertanyakan karena tidak terlihat hubungan langsung dengan tujuan pemberian dana.

“Kalau sudah pasti ada ketentuan umum untuk digunakan untuk mengurangi angka pengangguran, namun dalam RAB pemerintah kami melihat ada sekitar 50 persen yang dialokasikan ke bidang kesehatan. Menurut kami, kalau dialokasikan ke bidang ke sana maka tidak ada korelasinya,” ujar John.

Menurut John, DPRD tidak sedang mempersoalkan pembangunan sektor kesehatan. Yang dipersoalkan adalah ketepatan sasaran anggaran.

Jika dana diberikan karena keberhasilan menurunkan pengangguran, kata dia, penggunaannya semestinya dapat memperkuat program yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat yang belum bekerja.

Karena itu, Komisi II merekomendasikan agar penggunaan dana apresiasi Rp3 miliar tersebut kembali dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD Lembata.

DPRD juga akan meminta pemerintah daerah menunjukkan dokumen tertulis hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah penggunaan dana apresiasi memang terkunci pada peruntukan tertentu atau masih dapat disesuaikan.

“Kami akan meminta pemerintah menunjukkan bukti tertulis hasil verifikasi dari Kemendagri supaya bisa kami pelajari, apakah hasil verifikasi itu sifatnya fleksibel atau tidak,” kata John.

Jika aturan masih membuka ruang perubahan, DPRD mendorong Rp3 miliar tersebut diarahkan ke sektor yang lebih produktif, dan UMKM menjadi salah satu pilihan.

John menilai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki hubungan lebih dekat dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

“Praktisnya begini, kami mau supaya anggaran Rp3 miliar itu bisa dialokasikan untuk UMKM dan kegiatan lain yang produktif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan pengangguran,” ujarnya.

Dia juga membandingkan Lembata dengan Kabupaten Bangli. Daerah tersebut, menurut dia, memperoleh penghargaan dan dana apresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting.

Di Bangli, penggunaan dana untuk kesehatan dianggap masuk akal karena sektor kesehatan memang berkaitan langsung dengan indikator yang menjadi dasar penghargaan.

“Di Kabupaten Bangli itu mendapat penghargaan yang sama dengan Lembata dan mendapat alokasi anggaran serupa karena berhasil menurunkan angka stunting. Di sana peruntukannya untuk kesehatan dan itu selaras dengan keberhasilannya menurunkan angka stunting,” katanya.

Persoalan inilah yang kini menjadi titik tekan DPRD Lembata. Bangli menggunakan dana sesuai dengan indikator keberhasilannya. Lembata justru memasukkan sebagian dana penghargaan penurunan pengangguran ke sektor kesehatan.

Komisi II meminta pemerintah menjelaskan dasar kebijakan tersebut secara terbuka. Bagi DPRD, ukuran keberhasilan anggaran bukan terletak pada habis atau terserapnya uang, melainkan pada apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan yang menjadi dasar pemberiannya.

Rp3 miliar itu, kata John, semestinya tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Dana tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi, usaha produktif, dan lapangan kerja baru.

Pertanyaan mengenai dana apresiasi itu kini bergabung dengan sorotan DPRD terhadap belanja barang dan jasa dalam rancangan perubahan APBD Lembata 2026 yang mencapai Rp123,24 miliar. DPRD akan membahas keduanya dalam tahapan lanjutan perubahan APBD.

Saat ini pemerintah daerah dituntut memberikan jawaban sederhana, jika Rp3 miliar diberikan karena Lembata berhasil menurunkan pengangguran, apa alasan separuhnya justru diarahkan ke kesehatan? (*)