PT Ema Pia Didesak Bersih-Bersih, Pertamina dan BPH Migas Diminta Sanksi SPBU Tanah Merah

DESAKAN terhadap manajemen PT Ema Pia agar melakukan pembenahan total di SPBU Tanah Merah semakin menguat. Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada dugaan praktik mafia BBM subsidi, tetapi juga pada petugas SPBU yang diduga menjadi bagian dari mata rantai distribusi ilegal tersebut.

Sejumlah kalangan masyarakat meminta PT Ema Pia segera mencopot dan mengganti seluruh petugas yang diduga terlibat dalam praktik yang memuluskan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Menurut mereka, pembiaran terhadap petugas yang diduga terlibat hanya akan memperpanjang persoalan dan semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan SPBU.

“Kalau dugaan itu benar, tidak cukup hanya evaluasi. Petugas yang diduga terlibat harus diberhentikan, diganti dengan tenaga baru yang profesional,” ujar Melky Vinsen warga Lewoleba kepada katawarga.id, Senin (3/8/2026).

Publik menilai dugaan adanya kerja sama antara oknum mafia BBM dengan petugas SPBU menjadi salah satu faktor yang membuat praktik penyalahgunaan BBM subsidi sulit diberantas. Karena itu, manajemen PT Ema Pia dipaksa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh petugas yang bertugas di area pengisian BBM.

Masyarakat juga meminta perusahaan tidak mentoleransi praktik penerimaan uang pelicin atau bentuk keuntungan lain yang diduga diberikan oleh pelaku penyalahgunaan BBM subsidi demi mempermudah pengisian berulang kali.

Desakan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dugaan permainan BBM subsidi di SPBU Tanah Merah yang telah memicu perhatian publik. Warga berharap PT Ema Pia segera mengambil langkah tegas dengan menghadirkan petugas baru yang berintegritas agar pelayanan kembali berjalan secara profesional dan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

”Kita mau pihak perusahaan secepatnya segera copot petugas yang seperti itu,” tambah Hendrik Lajar, warga Lewoleba lainnya.

Tak hanya itu, desakan tidak hanya diarahkan kepada manajemen PT Ema Pia. Masyarakat juga meminta Pertamina bersama BPH Migas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPBU Tanah Merah serta menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Menurut mereka, pengawasan terhadap SPBU tidak boleh berhenti pada pembinaan administratif semata. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau keterlibatan oknum dalam memuluskan distribusi BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak, maka sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Desakan itu muncul karena SPBU Tanah Merah terus menjadi sorotan publik akibat dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite. Masyarakat menilai, apabila dugaan tersebut benar dan tidak segera ditindak, praktik penyalahgunaan BBM subsidi akan terus berulang dan merugikan warga yang berhak memperoleh bahan bakar bersubsidi.

Publik berharap Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta pengawasan diperketat dan tindakan tegas diambil agar distribusi Solar dan Pertalite kembali berjalan sesuai peruntukannya, bukan diduga dimanfaatkan oleh jaringan penyalahgunaan BBM subsidi.

“Negara harus cepat turun tangan, ambil sikap keras karena ini menyusahkan sekali,” tegas Robi Leuwayan.(*)