Bupati Lembata Perintahkan Polisi Sikat Mafia BBM Subsidi

BUPATI Lembata Petrus Kanisius Tuaq memerintahkan aparat penegak hukum menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diduga menggerogoti distribusi dan memicu kelangkaan di Kabupaten Lembata.

Perintah itu muncul setelah pemerintah daerah menemukan sederet dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Ironisnya, kelangkaan terus terjadi meski kuota BBM yang diterima Lembata disebut telah sesuai dengan usulan daerah.

Temuan Tim Satuan Tugas Pengawasan BBM memperlihatkan carut-marut distribusi subsidi. Seorang penerima diduga menguasai lima hingga enam barcode pembelian BBM. Tim juga menemukan barcode dipakai oleh orang yang tidak berhak, barcode kadaluarsa yang masih beredar, hingga dugaan praktik jual beli barcode.

Penyimpangan tak berhenti di situ. Satgas menemukan penggunaan surat kuasa untuk mengambil BBM subsidi, kartu kendali yang dibiarkan kosong, lemahnya pengawasan distribusi, serta dugaan permainan antara oknum petugas SPBU dan pemegang barcode demi meraup keuntungan pribadi.

“Kalau ada yang terbukti curang, proses saja sesuai aturan. Jangan ada lagi yang bermain-main dengan BBM subsidi,” kata Petrus saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi, Senin, 29 Juni 2026.

Wakil Bupati Muhammad Nasir menyebut BBM subsidi telah berubah menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu. Menurut dia, pembiaran terhadap pelanggaran membuat praktik serupa terus berulang.

“BBM subsidi hari ini sudah dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Ketika ditemukan penyimpangan, kita sering kali tidak menindaklanjuti secara serius. Akibatnya, pelaku yang sama terus mengulangi perbuatannya,” kata Nasir.

Pemerintah daerah bersama kepolisian akan memverifikasi ulang seluruh pemegang barcode, terutama nelayan yang menjadi sasaran subsidi. Hasil penelusuran menunjukkan sejumlah barcode justru berada di tangan warga yang bukan nelayan.

“Banyak barcode yang setelah ditelusuri ternyata berada di rumah yang bukan milik nelayan. Ini persoalan serius yang harus segera ditertibkan,” ujar Nasir.

Data pemerintah menunjukkan lebih dari 1.100 nelayan di Lembata menjadi sasaran program BBM subsidi. Namun baru sekitar 900 orang yang terverifikasi administrasi dan hanya sekitar 300 nelayan yang telah mengantongi barcode resmi. Celah itu diduga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai distribusi BBM bersubsidi.

Petrus mengaku geram karena persoalan BBM terus berulang tanpa penyelesaian. Menurut dia, pemerintah terlalu lama berkutat dalam rapat, sementara dugaan permainan di lapangan tetap berlangsung.

“Saya sudah bosan rapat, sudah bosan dihujat. Yang harus kita awasi sekarang adalah pelaku-pelaku yang bermain,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Lembata kini menyiapkan operasi pengawasan bersama kepolisian. Seluruh pemegang barcode akan diverifikasi berdasarkan kondisi riil, termasuk kepemilikan kapal, kapasitas GT, dan spesifikasi mesin. Mereka yang tidak memenuhi syarat akan dicoret dari daftar penerima subsidi.

Pemerintah juga akan menyusun standar operasional prosedur baru, memperketat pengawasan di SPBU dan agen penyalur, serta meminta seluruh pihak menandatangani pakta integritas. Aparat penegak hukum diminta menindak setiap dugaan penyalahgunaan agar subsidi tidak lagi bocor ke tangan yang tidak berhak.(*)