Investor Bantah Tunggak Pembayaran Dapur MBG Sikka, Sebut Dana BGN Belum Cair

DUGAAN tunggakan pembayaran pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T di Kabupaten Sikka memasuki babak baru. Setelah kontraktor Ambo Gaharpung mengklaim masih memiliki tagihan senilai Rp754 juta yang belum dibayar, pihak investor memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan menahan pembayaran.

Perwakilan investor, Albertus Vinsensius, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tunggakan pembayaran. Menurut dia, penyelesaian proyek harus mengacu pada progres pekerjaan di lapangan dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

Albertus menjelaskan pembangunan dapur SPPG 3T dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani pada 5 November 2025. Dalam dokumen itu, kata dia, pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 35 hari kerja, terhitung sejak 6 November hingga 10 Desember 2025.

“Semua mekanisme pekerjaan, pembiayaan, target penyelesaian, serta hak dan kewajiban para pihak sudah diatur dalam SPK,” kata Albertus Rabu (10/6/2026).

Menurut Albertus, investor telah mengucurkan dana awal sebesar Rp595 juta untuk pembangunan tujuh unit dapur SPPG 3T. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang muka masing-masing Rp85 juta per unit.

Namun pelaksanaan pekerjaan, menurut dia, tidak berjalan sesuai target. Dari tujuh unit yang direncanakan, hanya dua titik yang dinilai selesai, yakni SPPG Wolomotong dan SPPG Hokor. Satu unit disebut tidak dikerjakan sama sekali, sedangkan empat unit lainnya tidak rampung sesuai kesepakatan.

Karena itu, investor dan pelaksana pekerjaan disebut sepakat melakukan perhitungan ulang berdasarkan progres fisik di lapangan. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan nilai pembayaran yang masih harus diselesaikan.

“Karena ada pekerjaan yang tidak selesai, maka dilakukan penghitungan berdasarkan persentase progres pekerjaan sebagai dasar pembiayaan,” ujarnya.

Untuk memastikan hasil perhitungan berlangsung objektif, investor menurunkan tim independen guna melakukan pengukuran dan verifikasi di seluruh lokasi proyek. Namun proses tersebut, kata Albertus, belum dapat dituntaskan karena rekanan sulit dihubungi untuk menandatangani berita acara hasil pengukuran.

Investor juga mengaku menemukan persoalan lain menjelang proses appraisal oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat sejumlah kewajiban pembayaran di lapangan yang belum diselesaikan, termasuk upah tukang dan tagihan material bangunan.

“Pada saat itu rekanan sudah tidak aktif lagi di lokasi dan cukup sulit dihubungi,” katanya.

Menurut Albertus, bahkan pada dua dapur yang telah selesai dibangun, yakni Wolomotong dan Hokor, masih ditemukan kewajiban pembayaran sekitar Rp100 juta kepada pekerja dan pemasok material.

Investor kemudian mengaku menalangi pembayaran tersebut secara bertahap setelah melakukan verifikasi.

Albertus juga membantah anggapan bahwa dana pembangunan empat dapur yang menjadi pokok sengketa telah dicairkan oleh Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pencairan dana dari BGN untuk empat unit tersebut.

Menurut dia, proses pencairan belum dapat dilakukan karena adanya perubahan petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang berdampak pada mekanisme pembiayaan proyek.

“Untuk empat dapur yang dikerjakan rekanan, sampai saat ini belum ada pencairan dana dari BGN. Yang terjadi adalah perubahan juknis sehingga proses pencairan belum bisa dilakukan,” terangnya.

Albertus menegaskan investor tidak pernah berniat menghindari kewajiban pembayaran. Namun setiap penyelesaian, kata dia, harus didasarkan pada data pekerjaan, dokumen pendukung, dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tetap membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Penyelesaian harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta yang ada,” sebutnya.(*)