SAKIP Jadi Instrumen Kinerja Berbasis Hasil, Pemkab Lembata Serahkan SAKIP Award kepada 36 Penerima

SISTEM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen kinerja pemerintah yang menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berdasarkan hasil serta dampak nyata bagi masyarakat. Melalui SAKIP, kinerja instansi pemerintah tidak lagi diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari manfaat dan capaian program yang dirasakan publik.

Penerapan SAKIP yang baik mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di setiap perangkat daerah, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih terarah dan berorientasi pada hasil.

Komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan Apel Kesadaran Bulan Februari yang digelar di halaman Kantor Bupati Lembata yang dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq.

Usai apel tersebut, Bupati secara langsung menyerahkan Piagam Penghargaan SAKIP Award kepada 36 penerima yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta Tim SAKIP Bagian Organisasi sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Bupati Kanisius Tuaq menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa nilai AKIP Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dari 60,09 pada tahun 2024 menjadi 60,53 pada tahun 2025 atau naik sebesar 0,44 poin dengan predikat baik.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat kinerja birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel. Ia juga berharap penghargaan SAKIP Award dapat semakin memacu semangat kerja aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.