Rapat Penyusunan RPJMD Lembata 2025-2029

PENJABAT Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., dihadapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kanisius Tuaq dan Muhammad Nasir menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan RPJMD 2025-2029 tepat waktu, paling lambat 10 Agustus 2025.

Penegasan ini diungkapkan Pj Bupati dalam rapat penyelarasan dan harmonisasi persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 di ruangan Rapat Bupati, Selasa, 21/1/2025.

Sebagai komitmen keseriusan pemerintah, Pj Bupati telah menginstruksikan Bapemperda, Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk menyesuaikan tanggal pembahasan dan penetapan bersama DPRD agar tidak bergeser.

Selain itu, untuk mengakomodir visi-misi, program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, pemerintah juga membuka ruang penyelarasan dan harmonisasi RPJMD yang melibatkan tim teknis perencana dari pemerintah daerah dan tim perumus dari partai koalisi yakni partai Nasdem dan PAN.

Pj Bupati memaparkan penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 masih mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana ada beberapa tahapan sebelum ditetapkan.

Menurut Pj Bupati, tahapan rancangan penyusunan RPJMD sendiri telah berjalan sejak 2024. Merujuk pada Permendagri tersebut, sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus sudah dimulai dengan keputusan pembentukan tim penyusun, dilanjutkan dengan orientasi RPJMD. Mekanisme itu telah dilalui.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan teknokratik (Rantek), yang menurut Pj Bupati dokumennya sudah selesai disusun secara teknokratik oleh pihak Pemda.

“Hari ini kita sudah di teknokratik. Penyusunan rancangan teknokratik,” kata Pj Bupati.

Namun demikian, hal yang terpenting di Februari 2025 adalah rancangan awal setelah melewati tahapan rancangan teknis.

“Rancangan awal ini penyempurnaan terhadap rancangan teknis setelah dilakukan penyesuaian atau harmonisasi dengan visi-misi Kepala Daerah tadi,” jelas Pj Bupati.

Turut hadir dalam rapat tersebut yakni, Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Setda serta para Pimpinan OPD.*