Ombudsman NTT dan Menko Ibu Chuldun Bahas Langkah Serius Lindungi PMI Non Prosedural

OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Ibnu Chuldun, beserta jajaran, pada Rabu (22/10/2025) pukul 10.00 WITA di ruang rapat Ombudsman NTT.

Kunjungan itu membahas isu perlindungan dan layanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT tahun 2025.

Berdasarkan data Kementrian Koordinator, terdapat 295 pengaduan terkait PMI, dengan 277 di antaranya (93,9%) merupakan PMI non-prosedural, dan 18 orang (6,1%) PMI prosedural. Tingginya jumlah pekerja migran non-prosedural menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa untuk menekan angka PMI non-prosedural, diperlukan koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah melalui tiga langkah utama.

Pertama, perlu regulasi daerah guna melindungi PMI. Kedua, peningkatan literasi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan bahaya perdagangan orang. Ketiga, penguatan kerjasama antar instansi terkait dalam perlindungan PMI.

Sementara itu Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menegaskan pentingnya jaminan pemenuhan hak bagi buruh migran sejak proses pendaftaran hingga pemberangkatan.

Menurut Darius, pelayanan keberangkatan butuh migran harus mudah, murah, cepat, dan aman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Darius juga menyoroti dua kendala utama dalam pelayanan PMI di NTT. Pertama, optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang telah terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berfungsi maksimal dengan mengintegrasikan layanan imigrasi, dukcapil, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Kedua, peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) luar negeri di NTT agar memenuhi standar pelatihan bagi calon pekerja migran.

Selain itu, menurutnya, perusahaan penempatan PMI juga perlu bekerja sama dengan BLK yang ada di NTT agar pengawasan terhadap calon pekerja migran dapat dilakukan lebih baik.(*)