Kunjungan Dirut BPOLBF ke Lembata: Diplomasi Wisata atau Manuver Politik?

SUASANA hangat dan penuh senyum mewarnai pertemuan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Dwi Marhen Yono, di Kantor Bupati Lembata. Namun dibalik gestur persahabatan dan ritual penyerahan selendang tenun khas Lembata, banyak pihak justru menafsirkan pertemuan ini sebagai manuver politik yang sarat makna menjelang tahun-tahun penting pembangunan dan kebijakan pariwisata daerah.

Kunjungan Dwi Marhen bukan sekadar silaturahmi biasa. Setelah menghadiri pembukaan Festival Lamaholot 2025 dan menjelajahi sejumlah destinasi wisata unggulan di Lembata, kunjungan pamitan ini disebut-sebut sebagai langkah strategis untuk meneguhkan posisi Lembata dalam peta besar pengembangan pariwisata kawasan Flores dan IMPI (Inisiatif Masyarakat Pariwisata Indonesia) yang didorong langsung oleh BPOLBF.

Namun, di kalangan pengamat lokal, muncul spekulasi bahwa sinergi ini berpotensi melahirkan “poros baru” dalam pengelolaan destinasi wisata NTT. Ada yang menilai bahwa Bupati Kanis tengah menyiapkan fondasi politik pembangunan berbasis pariwisata untuk memperkuat citra kepemimpinannya di tengah sorotan publik terhadap kebijakan birokrasi dan tata kelola daerah yang belakangan menuai kritik.

“Pertemuan ini bukan hanya soal wisata. Ini simbol arah baru kebijakan dan siapa yang punya akses terhadap dana, jaringan, dan legitimasi pembangunan pariwisata Lembata,” ujar salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

Penyerahan selendang tenun khas Lembata kepada Dirut BPOLBF pun ditafsirkan sebagian kalangan sebagai ‘simbol aliansi halus’ antara pemerintah daerah dan lembaga otoritatif pariwisata nasional. Meski secara resmi disebut sebagai bentuk apresiasi budaya, gestur ini dianggap menandai komitmen politik yang lebih dalam — terutama terkait arah proyek infrastruktur wisata dan tata kelola kawasan strategis yang bakal dibiayai oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Kanis dalam pernyataannya menegaskan bahwa kerja sama dengan BPOLBF semata-mata untuk memperkuat sektor pariwisata Lembata agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin wisata Lembata maju, tapi juga mensejahterakan rakyatnya,” katanya.

Terlepas dari pernyataan resmi itu, pertemuan dua tokoh ini tetap menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar diplomasi wisata, atau justru pembuka babak baru peta kekuasaan ekonomi pariwisata di Lembata dan Flores?

Satu hal pasti, pertemuan tersebut meninggalkan gema yang tidak biasa — sebuah peristiwa yang tampak sederhana di permukaan, namun berpotensi mengguncang dinamika politik pembangunan di Tanah Lamaholot.(*)