Office Space, Logika Minimalis Pemda dan Rapuhnya Birokrasi Kita

“Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy when seen in long-shot.”

-Charlie Chaplin-

OFFICE Space karya Mike Judge adalah sebuah film komedi tahun 1999an yang berkisah tentang pekerjaan yang menghancurkan semangat. Bilik-bilik kantor digambarkan seperti sel, supervisor adalah sipirnya, dan penuh dengan kenyataan bahwa terlalu banyak yang hadir sebagai manajer atau bos kecil, daripada pekerja dalam arti yang sebenarnya.

Namun, Office Space bukan sekadar komedi satir tentang kehidupan kantor. Ia adalah potret suram tentang bagaimana modernitas telah mengubah kerja menjadi ritual yang kosong. DIkisahkan bahwa Peter Gibbons, tokoh yang diperankan oleh aktor Ron Livingston, adalah seorang programmer yang terjebak dalam pekerjaan monoton di perusahaan software, Initech. Dengan bos yang micro managing (mengatur pekerjaan bawahannya secara berlebihan, bahkan hingga ke setiap detail terkecil), rekan kerja yang sinis, dan sistem kerja yang menyebalkan, Peter perlahan kehilangan kemanusiaannya.

Adegan-adegan ikonik, seperti mesin fotokopi yang dihancurkan atau pertemuan dengan konsultan efisiensi yang tidak kompeten, sebenarnya bukan hanya lelucon, melainkan sindiran pedas terhadap dunia kerja yang teralienasi. Lebih dari itu menjadi metafora tentang kegagalan individu melawan sistem yang terlalu besar untuk dirobohkan. Office Space bukan hanya kisah tentang kebosanan kerja. Ia adalah peringatan tentang bagaimana struktur sosial dan birokrasi dapat menghancurkan kreativitas, otonomi, dan bahkan kemanusiaan kita.

Hemat saya, kisah Peter dalam Office Space sangat mungkin menjadi pemantik pembacaan terkait persoalan kebijakan politik pembangunan di Lembata, sehingga dapat kita uraikan apa arti sesungguhnya dari kerja-kerja birokrasi. Apalagi, tak dapat disangkal bahwa telah banyak indikasi yang menunjukan bahwa sistem yang berlaku dalam tubuh Pemda Lembata berpotensi menjadikan rumah pemerintahan seakan tak berbeda dengan rumah tahanan atau sel. Banyak suara kritis dari dalam maupun luar tubuh pemerintahan “terpenjara.”

Office Space dan Logika Minimal Pemda

Terhitung sejak September 2025, Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengeluarkan dua surat pemberitahuan tentang kegiatan perlombaan antar OPD. Masing-masing surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Lembata itu berbunyi:

Tertanggal 18 September 2025: “Dalam rangka meriahrayakan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah Kabupaten Lembata yang ke-26 Kabupaten Lembata dan untuk mengangkat kembali kearifan ‘titi jagung’ sebagai pangan khas Lembata, menumbuhkan rasa cinta ASN terhadap pangan lokal dan mendukung program Bupati Lembata melalui tagline Nelayan, Tani, dan Ternak serta dalam rangka meningkatkan kekompakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), maka akan diadakan kegiatan ‘Lomba Titi Jagung antar OPD’…”

Tertanggal 07 Oktober 2025: “Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Lembata, maka akan diadakan Lomba Mengetik Cepat Naskah Bahasa Inggris antar Perangkat Daerah sebagaimana Panduan Lomba terlampir. Setiap perangkat daerah mengirimkan 3 (tiga) orang peserta yang merupakan hasil dari seleksi internal OPD… [untuk mendukung perlombaan] Stopwatch/Timer digital untuk penghitungan waktu lomba (disediakan panitia), [maka] Peserta wajib berhenti mengetik setelah aba-aba waktu selesai, [dengan indikator dan bobot penilaiannya:] Kecepatan (60%), Ketepatan (30%), dan Kerapian (10%)”

Dua program di atas mendapat banyak sorotan dari publik, termasuk dari banyak ASN yang ada dalam tubuh Pemda. Barangkali kelompok ASN tersebut adalah Peter yang jenuh, atau bahkan yang tengah dihancurkan semangatnya lalu dipaksa menyerah dengan keadaan. Saya sendiri bukan ASN, tapi termasuk pihak yang merasa janggal akan kebijakan tersebut dengan beberapa pertimbangan mendasar.

Sebenarnya apa arti sebuah perlombaan dalam seluruh logika kebijakan Pemda? Bagaimana sebuah mata acara perlombaan ditentukan dari pertimbangan rasional dan strategis, sehingga berdampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan? Apakah perlombaan “Titi Jagung” dan “Mengetik Cepat” relevan bagi ASN Lembata, sehingga begitu mudah diinstruksikan Pak Sekda? Tentu saja instruksi tersebut tak mungkin tanpa sepengetahuan Bupati. Namun, apakah pertimbangannya adalah pada urgensitasnya atau pada alasan lain yang remeh teme: ‘bikin rame’, misalnya!?

Hemat saya dua kebijakan di atas problematis dan kontraproduktif, bukan karena sifatnya yang topdown, tapi terutama karena tidak strategis dan minim signifikansi. Artinya, pemerintah dalam kebijakannya bekerja dalam logika minimalis: gampangan, serampangang, tak ada inovasi, jauh dari kata kreatif, hampir tak berdayaguna. Mengapa demikian?

Pertama, Jagung Titi memang merupakan produk pangan lokal unggulan di wilayah Flores Timur-Lembata, tapi tak dapat disangkal bahwa sampai dengan hari ini memproduksi ataupun mendistribusikan jagung titi tentu saja belum menjadi opsi fundamental yang menjanjikan kesejahteraan, lebih-lebih karena sistem pasar yang tak menentu, jumlah permintaan yang rendah, serta ketidakjelasan regulasi pro akar rumput atau ramah bagi UMKM.

Di Lembata sendiri mayoritas produsen dan distributor Jagung Titi adalah Ibu-Ibu petani dari desa yang seringkali mesti berjuang melawan nyamuk dan dingin ketika terpaksa menginap berhari-hari di emperan toko atau selasar pasar kota, supaya dagangan tersebut laku terjual. Mungkin beberapa pelaku UMKM mulai mencoba mendobrak pasar modern, dengan mengolah secara kreatif produk Jagung Titi jadi pangan kemasan yang lebih praktis dan marketable. Tapi lagi-lagi, sistem pasar yang ada belum cukup ramah, bahkan sebaliknya begitu rentan dan kapan saja mengancam eksistensi usaha yang berkaitan dengan Jagung Titi.

Jika intensi pemerintah adalah ingin mengangkat dan melestarikan Jagung Titi sebagai produk kearifan lokal yang unggul, maka kebijakan lomba Titi Jagung bagi ASN antar OPD adalah kebijakan yang keliru dan tidak relevan. Bagaimana mungkin ASN yang bukan pelaku utama usaha Jagung Titi diutamakan, tapi pelaku sebenarnya dibiarkan terlantar di pasar dan di selasar. Berapa ASN yang tahu cara Titi Jagung? JIka ternyata banyak ASN terbukti kompeten untuk Titi Jagung, apakah berarti pemerintah sedang berusaha mengambil alih atau mendominasi pasar Jagung Titi, sehingga nasib Ibu-Ibu petani dan pedagang yang menggantungkan hidupnya secara penuh dari jualan Jagung Titi semakin terpinggirkan? Jika demikian, apa perbedaan Pemda dengan Sipir Penjara dalam Office Space? Apa arti slogan NTT? Apakah masih Nelayan, Tani, dan Ternak atau telah menjelma Nasir-Tuaq Tipu?

Akan hal tersebut, Pemda harusnya menyiapkan mekanisme strategis dalam mendukung ekosistem petani jagung dan jaminan stabilitas pasar untuk para petani kecil yang memproduksi dan mendistribusikan jagung titi. Mesti ada kerja-kerja aktif dan partisipatif lintas sektor yang mengidentifikasi dan mengantongi secara berkala berbagai data tentang jumlah rantai pasoknya, mulai dari permintaan jagung, kemampuan produksi, langkah manajemen distribusi, hingga regulasi konkret yang mengarusutamakan jagung titi dari petani. Artinya, Pemda mesti memperhatikan secara serius manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) yang menguntungkan pelaku UMKM, terutama yang beririsan dengan nelayan, Petani, dan Peternak.

Dalam rumusan yang berbeda, peran Pemda adalah bertanggung jawab secara etis dalam memastikan pengelolaan ekonomi warga yang terintegrasi dari seluruh aktivitas pelaku ekonomi yang terlibat dalam aliran produk atau layanan dari bahan baku hingga pelanggan akhir, meliputi pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, dan penanganan pengembalian, dengan visi meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kepuasan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak. Bukan sebaliknya hanya stagnan pada kebijakan seremonial belaka.

Kedua, hampir tak bisa dibantah bahwa Lomba Mengetik Cepat terutama untuk konteks ASN adalah aktivitas yang bersifat remeh teme dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah. Seakan-akan kemampuan mengetik cepat adalah puncak hirarki kompetensi seorang pegawai kantoran pemerintahan dan model seleksi ASN atau PPPK tak cukup menjadi tanda bahwa ASN tersebut kompeten dalam mengetik.

Padahal, Lembata, sebagaimana banyak daerah afirmasi lain di Indonesia, tengah menghadapi tantangan nyata seperti infrastruktur yang buruk, akses pendidikan terbatas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Karena itu, alokasi sumber daya berupa waktu, anggaran, dan tenaga untuk kegiatan semacam Lomba Mengetik Cepat, justru mengalihkan perhatian dari masalah-masalah mendesak yang membutuhkan solusi konkret. Alih-alih membuka ruang pertunjukan kompetensi, lomba mengetik cepat hanya menjadi penghinaan bagi ASN di mana mereka dianggap tak berbeda dengan anak-anak sekolah dasar yang sering terlibat dalam perlombaan sejenis. Ini adalah komed serentak ironi yang dipelihara.

Arti kerja dalam Rapuhnya Birokrasi Kita

Dua situasi problematis di atas hanyalah sedikit contoh dari banyaknya kejanggalan kebijakan Pemda yang mengantar kita pada pertanyaan bahwa apakah yang seharusnya dikerjakan Pemda? Apa arti kerja bagi mereka?

Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), membedakan tiga dimensi aktivitas manusia, yaitu: kerja (labor), karya (work), dan tindakan (action). Labor adalah konsep tentang aktivitas rutin yang repetitif untuk memenuhi kebutuhan biologis. Konsep ini menjadi lensa tajam untuk mengkritik kinerja pemerintah yang buruk. Pemerintah stagnan pada tataran labor seperti ini adalah pemerintah terjebak dalam logika minimalis: mereka hanya “bekerja” (laboring) tanpa pernah “berkarya” (working) atau “bertindak” (acting). Hasilnya adalah kebijakan yang tidak strategis, tidak urgen, nir signifikansi dan tidak berkelanjutan. Ini seperti makanan yang dimakan hari ini, lalu lenyap esok hari tanpa bekas. Seperti nasi dimakan, jadi ***.

Pola kerja Pemerintah yang berangkat dari logika minimalis tersebut amat berbahaya, karena akan menjadi habitus negatif yang terpelihara. Pemerintah sibuk dengan rutinitas prosedural-administratif, suatu aktivitas yang tidak melampaui kebutuhan dasar, apalagi menciptakan warisan politik yang bermakna: rapat tak pernah putus, laporan menggunung, release berita propaganda, tapi isinya hanya proyek-proyek seremonial dengan pola yang berulang dari tahun ke tahun, sekadar untuk memenuhi periode anggaran tertentu, tapi bukan untuk mengubah realitas secara bermakna.

Pemerintah yang demikian tidak hanya gagal menghasilkan kebijakan transformatif, tetapi juga kehilangan kapasitas untuk berpikir kritis. Dalam bahasanya Arendt, mereka seperti “tikus dalam roda yang mengira dirinya berlari ke suatu tempat.” Seperti tukang yang terus mengayunkan palu secara gara-gara, tapi tanpa pernah menyelesaikan bangunan. Birokrasi dengan demikian hanya jadi bangunan yang tak pernah selesai, rapuh, dan terus demikian.

Akan hal tersebut, solusi yang yang bisa dianjurkan adalah segera keluar dari logika minimalis labor dan memasuki ranah work dan action, yaitu tindakan yang memaksimalkan modal kolektif dan segala sumber daya potensial yang ada secara berani, kritis, visioner, dan radikal. Pemerintah perlu berhenti menjadi “tukang” yang hanya tau mengayunkan palu, tapi kerap keliru membaca dena. Lebih dari itu mulai menerobos batas kebiasaan dan menjadi “arsitek” dengan merancang kebijakan yang meninggalkan jejak, mengubah struktur, serta menjawab tantangan masa depan. Jika tidak, rakyat hanya akan terus dipaksa mengkonsumsi kebijakan absurd yang lahir dari habitus minimalis.

Dalam konteks merayakan HUT Otonomi Daerah, perlombaan tentu saja tidak dilarang dan boleh dilaksanakan, tapi mesti dikondisikan agar menghasilkan karya-karya inovatif-transformatif dan berkelanjutan. Beberapa program perlombaan yang boleh diajukan, misalnya: Penciptaan aplikasi digital yang memungkinkan penyederhanaan prosedur pelayanan satu pintu; Penciptaan sistem pengaduan masyarakat Real-Time dengan analisis data; Desain Kota Cerdas (Smart City) dengan konsep ramah lingkungan; Pembuat konten kreatif (video, infografis, podcast) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu strategis stunting-sampah plastik-literasi keuangan; dan berbagai mata lomba lainnya.

Namun, semua yang dipaparkan di atas hanya bisa berarti, jika Pemda mau berbesar hati, menurunkan ego “sipir”nya, meninggalkan logika minimalisnya, menanggalkan karakter “labor”nya, dan sesegera mungkin berbenah dalam karya serta tindakan. Sebab, jika Office Space telah menjadi komedi satir serentak cermin bagi korporasi yang ambruk, maka pemerintah yang buruk adalah bayangannya yang lebih suram itu. Di sana “pekerjaan” tidak lagi bermakna sebagai usaha untuk melayani publik, tetapi terutama hanya sekadar pemenuhan daftar checklist yang tidak pernah berujung pada perubahan nyata.

Pada usia berapakah Lembata jadi space yang bebas dari perangkap suram di atas? Butuh berapa perayaan HUT lagi agar komedi tak datang dari tragedi?

Penulis : Gregorius Duli Langobelen, Direktur Eksekutif Tenapulo Research, Dosen Filsafat Ekonomi UNIKA Atma Jaya Jakarta