RATUSAN massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Begal Mobil Lembata (GATALKA) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata, Jumat 27 September 2024.
Mereka mendesak agar DPRD membatalkan rencana pengadaan tiga mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD yang dinilai tidak tepat dan boros anggaran.
Massa yang datang membawa berbagai spanduk dan poster, menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut.
Pengadaan tiga mobil dinas baru dengan harga per unit 500 juta itu, dianggap tidak pantas mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak stabil, ditambah dengan adanya beban utang daerah yang harus dicicil setiap tahun di angka puluhan milyar rupiah.
Di tengah banyaknya kebutuhan mendesak di masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, seharusnya anggaran itu digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.
“Kami menolak, karena itu sangat tidak pantas. Rakyat dalam posisi terancam, DPRD senang bernostalgia,” teriak Pedro Lerek, salah satu pemimpin demo saat itu.
Aliansi Gerakan Anti Begal Mobil Lembata juga menilai bahwa pengadaan mobil dinas tersebut adalah bentuk pemborosan anggaran daerah yang tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah dan situasi masyarakat.
Mereka juga menuntut DPRD untuk lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Aliansi ini juga mendesak DPRD Lembata untuk membatalkan pengadaan tiga mobil baru itu, dan melarang pemutihan tiga mobil pimpinan dewan yang lama.
Jika tetap dilanjutkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan yang dianggap tidak peka terhadap kebutuhan rakyat.
“Apakah 25 anggota DPRD Lembata kita benar-benar bertanggung jawab atau tidak,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai, meskipun sempat terjadi orasi-orasi keras di depan gedung DPRD. Beberapa anggota DPRD akhirnya menemui para pengunjuk rasa dan berjanji mendengarkan aspirasi mereka.
Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Lembata sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD tahun 2024. Namun, keputusan tersebut mendapat banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat yang merasa anggaran daerah seharusnya digunakan untuk program yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan publik.
Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari DPRD terkait desakan aliansi tersebut, namun mereka menyatakan akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sesuai dengan masukan dari masyarakat.
“Lembata sedang alami defisit keuangan, tapi mereka bikin diri tidak rasah dan mau incar kemewahan,” sambungnya.
Demonstrasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat Lembata terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik.
Sebelumnya, Sekwan DPRD Lembata, Nasrun Neboq mengatakan bahwa, pemerintah dan DPRD periode lama sudah menganggarkan pengadaan tiga mobil baru untuk pimpinan dewan periode 2024-2029.
Keputusan untuk membeli tiga mobil baru itu sudah termuat dalam APBD Murni tahun 2024, dengan harga per unit 500 juta.
Karena itu, Nasrun berkata, pihaknya hanya mengikuti perintah aturan karena dianggap sudah memenuhi prosedur sesuai undang-undang.
Terkait tiga mobil pimpinan lama yang rencananya mau diputihkan itu, Nasrun berkata, diperuntukan bagi tiga pimpinan dewan lama yakni Piter Gero, Frans Gewura dan Begu Ibrahim.(Tim-Red/)
