LEMBATA – Penjabat Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, Marsianus Jawa geram. Pasalnya, ia menemukan adanya ketimpangan dalam penetapan penerima program pembangunan bantuan perumahan tahun 2022.
Buruknya data sasaran penerima bantuan disebut sebut menyebabkan bantuan perumahan di Lembata tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, saat membuka kegiatan Fokus Grup Discusion (FGD) Kabupaten Lembata dalam angka 2023 dan Pembinaan Data Statistik sektoral.
“Program bedah rumah dalam kota tahun lalu (2022) sebanyak 125 saya lihat tidak tepat sasaran. Yang terjadi ada rumah yang lebih tidak laik dari rumah yang sudah diperbaiki. Pertanyaannya, bagaimana menetapkan rumah bantuan sedangkan ada rumah yang saya datangi di dalam kota Lewoleba, untuk duduk saja tidak laik,” ungkap Marsianus Jawa.
Marsianus mengaku sedih kalau pelaksanaan pembangunan berjalan tidak tepat sasaran, berdasarkan data dan realitas.
“Menetapkan penerima bantuan perumahan tahun ini sebanyak 12 rumah, saya yang menentukan,” sebut Lembata, Marsianus Jawa.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Felixia Penaten Kelo Siola menjelaskan,
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab menyediakan data dan informasi statistik official di Indonesia.
“Lahirnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bisa dikatakan sebagai jawaban atas tantangan dalam tata kelola data dan informasi statistik sektoral di Indonesia. Jika sebelumnya statistik sektoral dikelola oleh masing masing dinas/instansi, hadirnya perpres tersebut menuntut kita untuk mulai berbenah, bekerja secara bersama dan terkoordinir untuk mewujudkan data lebih berkesinambungan, akurat dan terpadu,” kata Felixia Penaten.
Ia menjelaskan, tujuan FGD yaitu memberikan pembinaan terkait data statistik s data yang disajikan dapat menggambarkan kondisi Kabupaten sebenar-benarnya.(Red)
