Aspal, Energi, dan Makna Kehadiran Negara di Atadei

ADA IRONI yang terlalu lama dibiarkan tumbuh di banyak pelosok daerah, listrik dibutuhkan, investasi ditunggu, tetapi jalan menuju masa depan justru tak kunjung hadir. Di Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, problem itu mulai dipatahkan bukan dengan janji, tetapi dengan aspal.

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memastikan pembangunan jalan raya sepanjang 6,7 kilometer yang menghubungkan Desa Nubahaeraka hingga Desa Atakore. Jalan ini bukan sekadar infrastruktur pelengkap proyek panas bumi, tapi syarat dasar untuk menggerakan ekonomi dan mobilitas manusia yang selama bertahun-tahun tersendat oleh kerusakan akses.

Pernyataan Assistant Manager Keuangan, Pertanahan, Perizinan dan Umum PLN UIP Nusra, Lalu Irlan Jayadi, dalam sosialisasi pengadaan tanah PLTP Atadei, Kamis (9/4/2026), menegaskan arah keberpihakan itu.

Menurut dia, jalan yang akan dibangun menggunakan aspal kelas I dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Juni 2026. Pemerintah daerah, kata dia, akan dilibatkan sebagai pengawas, sementara seluruh aspek teknis dan pendanaan ditanggung PLN.

Di titik ini, pesan yang ingin disampaikan menjadi terang bahwa ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, negara melalui BUMN hadir mengambil peran yang tak bisa ditunda.

Jalan Jadi Urat Nadi Ekonomi

Bagi masyarakat Atadei, jalan itu bukan sekadar proyek fisik, tapi menjadi urat nadi ekonomi yang selama ini tersumbat.

Kepala Desa Nubahaeraka, Vinsen Nuba Ladjar, menggambarkan jalan rusak yang bertahun-tahun menghambat pergerakan orang dan barang. Kehadiran PLN, kata dia, membuat akses transportasi yang selama ini lambat, mahal, dan tidak efisien, akan berubah drastis.

Di wilayah yang mengandalkan pertanian dan aktivitas ekonomi skala kecil, setiap kilometer jalan yang membaik berarti biaya logistik yang turun, waktu tempuh yang lebih singkat, dan peluang pasar menjadi terbuka lebih luas. Jalan adalah penghubung antara hasil kebun dan pasar, antara anak sekolah dan masa depan, antara desa dan layanan dasar yang selama ini terasa jauh.

Kepala Desa Atakore, Yohakim Wato, menyebut proyek ini sebagai “angin segar”. Ia mengakui saat ini setiap daerah hidup dalam keterbatasan anggaran. Investasi seperti ini, katanya, adalah peluang yang tak datang setiap saat. Pernyataan itu menyiratkan pesan bahwa di daerah miskin, infrastruktur sering kali hadir terakhir, padahal seharusnya menjadi yang pertama.

Kepercayaan Mulai Tumbuh

Menariknya, proyek panas bumi di Atadei tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Ada fase penolakan, keraguan, bahkan kekhawatiran. Namun waktu, sosialisasi, dan pendekatan sosial perlahan mengubah sikap masyarakat. Dari 17 pemilik lahan yang terdampak di desa Atakore, 14 telah bersedia menghibahkan tanahnya untuk pengembangan geothermal.

Perubahan sikap ini bukan terjadi dalam waktu singkat. Kepala Desa Nubahaeraka mencatat berbagai kontribusi sosial PLN sebelum proyek eksplorasi dikerjakan, mulai dari perbaikan jalan dusun, dukungan air bersih, renovasi gereja, gardu mesin air, pengembangan kelompok tani, hingga penyediaan internet berbasis satelit. Bantuan-bantuan kecil yang menyentuh kehidupan sehari-hari itu menjadi jembatan kepercayaan.

Disinilah dimensi sosial kemasyarakatan dari proyek ini terlihat jelas. Pembangunan tidak lagi hadir sebagai entitas jauh yang hanya berbicara soal megawatt dan investasi, melainkan sebagai kehadiran yang terasa dalam kehidupan sehari-hari warga.

Energi, Akses, dan Keadilan

Pembangunan jalan menuju lokasi wellpad dan rencana PLTP Atadei 2×5 MW bukan sekadar proyek energi. Ia adalah bagian dari narasi lebih besar tentang keadilan pembangunan. Bahwa masyarakat di pulau kecil dan wilayah terpencil memiliki hak yang sama atas listrik, akses jalan, dan peluang ekonomi.

Ketika PLN membangun jalan bahkan sebelum pembangkit berdiri, pesan yang muncul kuat yakni pembangunan energi tidak boleh berdiri di atas kepentingan semata, tetapi harus berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa Lebaata, Hendrikus Keraf, menyebut langkah ini sebagai sesuatu yang patut didukung semua pihak. Pernyataan itu mencerminkan kesadaran kolektif yang mulai tumbuh bahwa investasi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan.

Lebih dari Sekadar Proyek

Pembangunan jalan Atadei mungkin hanya 6,7 kilometer di atas peta. Namun bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses, itu bisa berarti puluhan kilometer lompatan menuju masa depan.

Di sinilah esensi keberpihakan negara diuji, bukan pada proyek besar yang gemerlap seperti di kota-kota besar, tetapi pada keberanian membuka jalan di daerah pelosok. Dan jalan ini akan menjadi simbol bahwa pembangunan tidak lagi menunggu kesiapan daerah melainkan negara yang mendatangi warganya lebih dahulu.(*)