Pencatutan Nama, Krisis Integritas Bupati, dan Orkestrasi Narasi yang Korup

Kujo akal Kemang

Munculnya Surat Keputusan (SK) Bupati Lembata Nomor 163 Tahun 2026 menambah daftar panjang noda hitam dalam sejarah birokrasi di Lembata, baik di kursi dewan maupun di meja bupati. Padahal belum kering ingatan publik soal plagiasi Ranperda oleh DPRD. Jika sebelumnya para pejabat legislatif ini mencoba semacam “cuci tangan” dari skandal tersebut dengan mereduksi alasan ke dalam term ‘human error’, kini pucuk eksekutif melengkapi tontonan tersebut dengan ketidakpekaan serupa. Kolaborasi ketidakjujuran antara eksekutif dan legislatif ini telah menempatkan Lembata dalam ruang krisis integritas yang mencederai kepercayaan rakyat.

Kembali ke soal terbaru. Dokumen negara yang ditandatangani resmi oleh Bupati tersebut, yang seharusnya menjadi representasi kepastian hukum dan kehormatan administrasi, justru mencantumkan nama Deken Lembata sebagai bagian dari “Tim Pengarah” dalam proyek panas bumi (geothermal) Atadei tanpa adanya konfirmasi, apalagi kesepakatan lintas instansi.

Perlu diketahui, Deken adalah jabatan seorang pastor yang ditugaskan oleh Uskup untuk mengkoordinasikan pelayanan pastoral gereja yang melingkupi sekian paroki tertentu (Dekenat Lembata, misalnya). Artinya Deken Lembata adalah wakil Uskup untuk wilayah Lembata. Sikap dan suaranya dengan demikian adalah perpanjangan tangan dari uskup, termasuk terhadap geothermal, yaitu: tegas menolak. Tak ada lagi negosiasi di situ.

Akan hal tersebut insiden ini tentu saja bukan sekadar masalah teknis “human error” atau “salah ketik” biasa sebagaimana dengan entengnya diklarifikasi oleh Bupati bahwa itu “hanya sedikit soal.” Tidak sesederhana itu. Ini adalah sebuah tamparan keras. Ini sebuah skandal institusional yang menyingkap betapa rapuhnya benteng pertahanan moral kolektif terutama pemimpin kita di hadapan syahwat kekuasaan yang haus akan legitimasi.

Lebih dari pada itu, yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada kesalahan dokumen itu sendiri adalah respons otoritas kekuasaan. Komentar Bupati yang meremehkan insiden ini sebagai “hanya sedikit soal” adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat publik.

Seorang kenalan saya bahkan berkelakar bahwa ini semacam “kujo akal kemang.” Sarkas, memang. Tapi bisa berterima. Sebab sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten ini, sikap Bupati tersebut tidak hanya menunjukkan krisis integritas personal, tetapi terutama mengkonfirmasi adanya kecenderungan pola sistematis untuk melakukan instrumentalisasi institusi/lembaga, misalnya agama, belum lagi adat/budaya demi kelancaran investasi pembangunan yang kontroversial.

Desensitisasi Publik dan Pendangkalan Makna

Pernyataan bahwa pencatutan nama tokoh agama adalah “hanya sedikit soal” merupakan bentuk desensitisasi publik, yaitu sebuah upaya sistematis untuk membuat masyarakat menganggap lumrah sebuah pelanggaran etika. Ini adalah tindakan penumpulan kepekaan publik akan masalah beretika. Dalam logika birokrasi, apalagi yang teknokratis dan pragmatis, segala hal mungkin saja dianggap biasa, jika direduksi sebagai sekadar angka dan nama di atas kertas. Namun, tidak demikian jika itu ditarik ke ruang publik. Bagi masyarakat Lembata, terutama yang beragama Katolik, nama “Romo Deken” bukan sekadar identitas personal. Ia adalah simbol institusi, ada rujukan moral di dalamnya terutama di tengah carut-marutnya persoalan sosial.

Akan hal tersebut, mereduksi pencatutan ini hanya sebagai urusan administrasi adalah penghinaan terhadap kedaulatan institusi Gereja Katolik. Kekuasaan, dalam hal ini Bupati (sebab beliau yang menandatangani) seolah merasa memiliki hak prerogatif untuk “menggunakan” wibawa spiritual agama, kapanpun dibutuhkan untuk memuluskan agenda pembangunan. Ini cerminan mentalitas penguasa yang menganggap institusi agama hanyalah “onderdil” dalam mesin besar birokrasi yang bisa dipasang dan dilepas sesuka hati demi kepentingan ekonomi-politik sesaat.

Pertanyaan besarnya: Jika nama seorang pemimpin tertinggi agama di sebuah wilayah saja bisa dicatut dengan begitu enteng, lantas bagaimana nasib aspirasi rakyat kecil yang tidak memiliki akses terhadap panggung kekuasaan? Jangan-jangan klaim bahwa ada warga Atadei menerima agenda proyek ambisius geothermal ini pun datang dari mekanisme yang sama? Jangan-jangan proses yang dianggap lancar adalah hasil dari mekanisme pembungkam yang sama, sebagai sebuah konsensus semu yang dipaksakan? Jangan-jangan ada “Kujo” dan “Kemang” ditu?

Kecurigaan ini kian beralasan mengingat rentetan cacat prosedural yang menyertainya sejak awal: mulai dari studi banding yang lebih mirip wisata birokrasi, tanpa transparansi hasil, hingga dokumen UKL/UPL yang disinyalir penuh kejanggalan. Nah, ketika suara otoritas moral saja bisa dipalsukan, maka besar kemungkinan suara rakyat jelata hanya dianggap sebagai angka dalam kolom persetujuan yang dikarang.

Menyingkap Sisi Gelap Proyek Geothermal Flores-Lembata

Untuk memahami mengapa pencatutan nama ini terjadi di Lembata, kita harus menarik cakrawala lebih luas ke seluruh wilayah kepulauan Flores. Proyek panas bumi di NTT telah menjadi medan tempur antara narasi transisi energi bersih dengan kenyataan pahit di lapangan mengenai perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Laporan investigasi dari Floresa.co, misalnya, telah membuka fakta lain (karenanya mereka dianggap “duri dalam daging” bagi agenda ambisius ini). Investigasi tersebut berulang kali mengungkap bagaimana proses sosialisasi dilakukan secara intimidatif, pengabaian dampak lingkungan, dan bagaimana masyarakat lokal seringkali hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri.

Dalam laporan bertajuk bertajuk Taktik Penyebaran Disinformasi PT PLN demi Meloloskan Proyek Geotermal di Flores, Floresa.co mengungkap bahwa PT PLN ternyata telah merekrut sekitar 30 jurnalis untuk menyebarkan pesan-pesan pro-geothermal di seluruh Pulau Flores. Tentu ini adalah bentuk orkestrasi narasi yang korup, di mana kebenaran tidak lagi dicari melalui dialog jujur, melainkan dibeli melalui kontrak-kontrak pemberitaan yang bias.

Di sinilah relevansi pembacaan lain terhadap SK Bupati di atas bisa diperiksa. Patut diduga bahwa pencatutan nama Deken Lembata adalah bagian dari skenario besar penguasa. Ketika media massa telah dikuasai dengan narasi tunggal mendukung, langkah berikutnya adalah ‘mengamankan’ legitimasi moral dari pemimpin umat demi menciptakan kesan persetujuan kolektif.

Dengan adanya nama Deken Lembata dalam struktur tim pengarah, pemerintah seolah-olah ingin mengirimkan pesan subliminal (baca: terselubung/bawah sadar) kepada rakyat: “Lihatlah, Gereja sudah setuju, maka kamu-kamu yang menolak adalah kelompok pembangkang. Dan membangkan Gereja berarti berdosa.” Ini adalah strategi “penjinakan” sosial yang sangat jahat karena menggunakan simbol kesucian untuk melindungi kepentingan pemodal.

Secara ilmiah, praktik ini adalah perluasan dari konsep manufactured consent. Fenomena ini merujuk pada pemikiran Walter Lippmann dalam bukunya, Public Opinion, yang menyatakan dalam banyak kesempatan, masyarakat umum terlalu ‘bingung’ untuk memahami urusan politik yang kompleks. Dalam situasi demikian, para elit akan menggunakan siasat atau teknik komunikasi tertentu untuk mengarahkan opini publik, termasuk dengan tujuan agar tetap sejalan dengan agenda pembangunan yang sedang dijalankan.

Nah, jika semua alur pembacaan ini benar, maka krisis terbesar yang disingkap adalah krisis integritas kepemimpinan di Lembata. Integritas bukan hanya soal tidak korupsi uang, tetapi soal kejujuran dalam bersikap dan menghormati batas-batas etika institusional. Ketika Bupati dengan ringan menyebut pencatutan ini sebagai “sedikit soal”, ia sebenarnya sedang mengakui bahwa kejujuran publik bukanlah prioritas utamanya.

Seorang pemimpin yang berintegritas seharusnya melakukan investigasi internal yang serius: siapa yang mengusulkan nama tersebut? Mengapa tidak ada surat permintaan izin resmi sebelumnya? Mengapa SK tersebut bisa ditandatangani tanpa verifikasi faktual? Mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini berarti membiarkan praktik “asal bapak senang” atau manuver-manuver gelap di bawah meja terus tumbuh subur dalam birokrasi Lembata. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan sedang mengalami defisit moral yang akut, di mana cara-cara manipulatif dianggap sebagai alat yang sah untuk mengejar target investasi. Dan lebih bahaya lagi jika semua ini akan terus terakumulasi dalam kepemimpin Bupati Kanis hingga sekian tahun mendatang.

Imperatif Etis Pembangunan

Pembangunan di Lembata adalah sebuah keharusan, tetapi pembangunan tanpa martabat adalah penindasan yang terstruktur. Kasus SK Bupati Nomor 163 dan orkestrasi narasi korup yang menyertainya harus menjadi titik balik bagi masyarakat sipil di Lembata untuk lebih kritis. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dibajak oleh kepentingan korporasi yang menggunakan tangan birokrasi untuk menipu rakyatnya sendiri.

Akhirnya, pencatutan nama ini adalah ujian bagi kita semua. Tapi justru karena itulah masalah ini bukan “hanya sedikit soal”. Apakah kebohongan akan menjadi standar baru dalam birokrasi kita? Jawabannya bisa ada di atas atau di bawah meja Bupati.(*)