Bukit Hog, Ekspor Daging Babi, dan Harapan yang Masih Dikandangkan

PEMERINTAH Kabupaten Lembata kembali memamerkan mimpi besarnya. Kali ini, mimpi itu bernama ekspor daging babi organik ke Timor Leste. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq bersama manajemen PT Prime Timor turun langsung meninjau Bukit Hog, sebuah kawasan yang digadang-gadang akan menjadi simpul baru rantai pasok ternak lintas negara.

Kunjungan itu disebut sebagai langkah strategis. Namun, seperti banyak proyek ambisius lain di daerah, publik patut bertanya, bisnis dagang seperti ini strategis bagi siapa, dan realistis sejauh apa?

Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan 60 unit kandang yang dibangun menggunakan APBD II, lengkap dengan kandang karantina, pos penjagaan, dan fasilitas pendukung. Secara administratif, semuanya terdengar rapi. Ukuran kandang pun disebut memenuhi standar teknis yaitu 160 x 70 centimeter per unit. Tetapi angka-angka ini belum menjawab pertanyaan paling mendasar, dari mana pasokan ternak akan dikumpulkan secara berkelanjutan?

Selama ini, peternakan babi di Lembata masih didominasi pola rumah tangga, skala kecil, tersebar, dan sangat bergantung pada siklus adat serta kebutuhan lokal. Mengubah pola itu menjadi sistem suplai terstandar untuk ekspor bukan sekadar urusan membangun kandang. Dibutuhkan sistem pembibitan, pakan, kontrol penyakit, dan insentif harga yang jelas. Sampai di titik ini, pemerintah belum menjelaskan bagaimana mekanisme pengumpulan ternak rakyat agar tidak berujung pada perburuan babi massal yang justru merusak ekosistem peternakan lokal.

Bupati Lembata menegaskan setiap ternak yang dibeli dari masyarakat wajib melalui masa karantina 14 hari. Klaim ini terdengar menenangkan. Namun publik patut curiga, apakah karantina cukup untuk menjamin kualitas genetik, konsistensi bobot, dan standar organik yang diminta pasar internasional? Atau karantina hanya menjadi stempel administratif agar proyek tampak siap jalan?

PT Prime Timor menilai Bukit Hog memiliki potensi besar sebagai kawasan pendukung rantai pasok ternak. Potensi, sekali lagi, masih sebatas potensi. Hingga kini belum jelas bagaimana pembagian peran antara pemerintah daerah dan pihak swasta, lantas siapa membeli, siapa menanggung risiko, siapa menguasai pasar, dan siapa sekadar menjadi pemasok murah.

Rencana kunjungan Badan Karantina Timor Leste pada Februari 2026 digadang sebagai validasi internasional. Namun pengalaman menunjukkan, sertifikasi seringkali hanya menjadi pintu masuk formal. Yang lebih menentukan adalah konsistensi suplai dan mutu produk, sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah banyak proyek ekspor daerah.

Di atas kertas, rencana ini menjanjikan peningkatan kesejahteraan peternak. Di lapangan, tanpa skema harga minimum, pendampingan intensif, dan perlindungan peternak kecil, proyek ekspor justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dengan menjadikan peternak sebagai pengumpul bahan baku, sementara nilai tambah berakhir di segelintir pelaku usaha.

Bukit Hog kini berdiri sebagai simbol ambisi. Tapi publik Lembata berhak menuntut jawaban yang lebih jujur, apakah pemerintah benar-benar menyiapkan ekosistem peternakan ekspor, atau sekadar mengejar panggung kerja sama lintas negara?

Jika pertanyaan ini tak dijawab sejak awal, Bukit Hog berisiko berubah dari lumbung ekspor menjadi monumen proyek, megah di laporan, sunyi di kandang.(*)