Ketika Panggung Ekonomi Disempitkan oleh Bisikan

MUHAMMAD NASIR, Wakil Bupati Lembata, adalah anomali dalam lanskap pemerintahan daerah. Ia pebisnis yang teruji, terlatih membaca pasar, terbiasa mengelola risiko, dan kenyang pengalaman menggerakkan usaha dari bawah. Modal semacam ini langka di daerah yang tengah bergulat dengan keterbatasan fiskal dan stagnasi ekonomi. Namun ironi justru lahir di titik itu yakni kapasitas yang besar, panggung yang kecil.

Alih-alih dijadikan lokomotif pembangunan ekonomi, Muhammad Nasir kerap tampak berada di pinggir arena kebijakan. Urusan ekonomi daerah yang semestinya memerlukan insting bisnis dan keberanian mengambil keputusan lebih sering berjalan tanpa keterlibatan optimal Wakil Bupati. Di sinilah publik mulai bertanya, ada apa dengan desain kepemimpinan di Lembata?

Pertanyaan itu kian mengeras ketika muncul persepsi bahwa Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, lebih peka terhadap bisikan lingkaran keluarga dan tim sukses ketimbang membuka ruang dialog substantif dengan pasangannya sendiri. Persepsi ini bukan datang dari ruang hampa. Ia beredar luas di kalangan pengamat politik lokal dan warga yang mencermati arah kebijakan daerah bahwa gagasan dan ide-ide Muhammad Nasir kerap tak menemukan jalannya ke meja keputusan.

Ironi kepemimpinan pun mengemuka. Pemerintahan daerah seharusnya menjadi ruang orkestrasi gagasan terbaik, bukan sekadar ruang gema bagi suara-suara terdekat. Ketika keputusan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kedekatan emosional dan loyalitas politik, maka risiko kebijakan yang tidak efisien bahkan eksklusif menjadi tak terelakkan.

Belakangan, desas-desus mengenai proyek-proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga lebih banyak “dimonopoli” oleh tim sukses dan orang-orang dekat kekuasaan semakin mempertebal kegelisahan publik. Salah satu OPD yang kerap disebut dalam perbincangan warga adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sekali lagi, ini adalah persepsi yang beredar namun persepsi publik, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi krisis kepercayaan.

Masalahnya bukan semata siapa yang didengar, melainkan siapa yang disisihkan. Ketika seorang Wakil Bupati dengan latar belakang bisnis yang kuat tidak diberi peran strategis dalam pembangunan ekonomi, daerah seperti sedang berjalan dengan satu kaki. Lembata tak kekurangan program, tetapi kerap kekurangan keberanian untuk mengelola potensi secara profesional dan terbuka.

Pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling dekat, melainkan siapa yang paling mampu. Jika Lembata ingin keluar dari jebakan ekonomi rutin dan politik balas jasa, maka membuka ruang bagi kompetensi termasuk kompetensi Muhammad Nasir bukan pilihan moral semata, melainkan keharusan rasional. Jika tidak, sejarah mungkin akan mencatat bahwa Lembata pernah punya aset kepemimpinan yang kuat, tetapi gagal memanfaatkannya karena terlalu sibuk mendengar bisikan.(*)