Drama Retribusi Bajak Lahan dan Retaknya Relasi Kanis-Nasdem

ENTAH siapa yang bermain api, tapi ruang sidang DPRD Lembata pada Selasa, 28 Oktober 2025, mendadak panas. Fraksi Partai Nasdem memilih angkat kaki dari rapat gabungan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah, tepat setelah palu pimpinan DPRD diketok untuk menetapkan tarif baru bajak lahan pertanian dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per are.

Yang membuat suasana meledak bukan semata angka lima ribu rupiah tambahan itu, tetapi cara keputusan diambil. Sebab sebelumnya, forum rapat sudah mufakat bahwa tarif bajak lahan dipatok Rp10 ribu per are. Namun setelah rapat diskors dan dibuka kembali, palu keputusan justru jatuh pada angka Rp15 ribu.

“Sudah ketuk palu tapi cabut lagi. Sidang ini sudah tidak ada wibawa lagi,” sebut Ketua Fraksi Nasdem, Stefanus Tapobali didampingi dua rekannya, Haji Bareng dan John Batafor, sebelum mereka meninggalkan ruang sidang.

Menurut Haji Bareng, ada kejanggalan yang tak bisa dicerna akal sehat. Awalnya sudah disepakati Rp10 ribu, tiba-tiba berubah jadi Rp15 ribu setelah skor rapat.

“Menaikkan harga bajak lahan sama saja mengangkangi program Nelayan Tani Ternak,” katanya.

Ia menilai keputusan itu bukan hanya menekan ekonomi warga, tapi juga mencederai semangat keadilan sosial yang kerap didengungkan pemerintah daerah.

Kritik yang lebih tajam keluar dari John Batafor. Ia menuding Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, tengah berbisnis di atas penderitaan petani.

“Visi misi bicara pemberdayaan tani, ternak, nelayan, tapi prakteknya justru bikin beban rakyat,” ucapnya.

Politik yang Retak di Rumah Sendiri

Namun langkah walk out Fraksi Nasdem juga menimbulkan tanya besar, bagaimana bisa partai pengusung Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir, berseberangan dengan pemerintah yang turut mereka menangkan?

Sebagian kalangan menilai, aksi Nasdem itu mencerminkan keretakan komunikasi politik antara partai dan pemerintah daerah.

“Ini seperti pertengkaran di rumah sendiri,” ujar Rian Naur, pengamat politik lokal di Lewoleba.

Ia menilai, seharusnya Fraksi Nasdem bisa melakukan komunikasi politik dengan Bupati Kanis Tuaq yang notabene diusung PAN, rekan koalisi Nasdem untuk menghindari “blunder” di ruang sidang.

Sebaliknya, muncul pula pandangan bahwa Bupati Kanis Tuaq justru gagal membangun komunikasi politik yang elegan dengan partai pendukungnya.

Jika benar demikian, maka retaknya relasi Nasdem dan pemerintah daerah bukan semata soal nominal retribusi, melainkan tanda bahwa koalisi politik paket TUNAS Lembata itu mulai rapuh dari dalam.

Palu Jatuh Ikut Suara Mayoritas

Dari sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Lembata, FX Namang, mencoba merespon. Ia menegaskan, keputusan menaikkan tarif bajak menjadi Rp15 ribu per are diambil berdasarkan suara mayoritas fraksi-fraksi di DPRD.

“Dinamika biasa dalam rapat soal setuju dan tidak setuju juga walkout. Enam Fraksi setuju dengan tarif yang diajukan pemerintah dan Fraksi Nasdem tidak menyetujui dan memilih walkout,” ungkapnya.

Namun dinamika itu, di mata publik, bisa berujung pada dua tafsir, apakah ini sekadar perbedaan politik biasa, atau tanda bahwa Bupati Kanis Tuaq mulai kehilangan dukungan politik dari dalam rumah koalisi sendiri. Hanya waktu yang bisa menjawab.(*)