Bupati Kanis Dihantam Gelombang Kecaman, Keputusan Gegabah yang Mencoreng Marwah Lembata

GELOMBANG kecaman menghantam keras Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq. Langkah gegabahnya memberhentikan Fransiska Listiyanti Toja dari jabatan Kepala Puskesmas Loang kini jadi bahan olok publik. Keputusan yang dinilai serampangan dan tanpa logika itu disebut sebagai bukti nyata gagalnya seorang kepala daerah membaca persoalan dengan jernih dan adil.

Keputusan itu bukan hanya melukai marwah birokrasi, tapi juga meruntuhkan reputasi Kabupaten Lembata di mata publik Nusa Tenggara Timur.

Fransiska adalah pegawai yang punya kinerja baik dan berprestasi. Ia dikenal sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional yang mengantarkan Puskesmas Loang meraih sederet penghargaan bergengsi di level kabupaten hingga nasional. Namun semua prestasi itu lenyap seketika, dikubur hidup-hidup hanya karena selembar telaahan tendensius dari segelintir bawahan yang diduga bermasalah.

Dari total 87 pegawai Puskesmas Loang, hanya 12 orang yang meneken telaahan kepada Bupati Kanis. Tapi ironisnya, telaahan itulah yang dijadikan dasar untuk menghabisi Fransiska. Dokumen yang konon berisi laporan pelanggaran itu malah dinilai publik lebih mirip curhatan receh ketimbang laporan resmi. Minim substansi, sarat emosi, dan penuh aroma dendam pribadi.

Meski demikian, Bupati Kanis tetap memerintahkan pemeriksaan (BAP) terhadap Fransiska oleh tim bentukan kabupaten.

Sumber di BKPSDM Lembata menyebut tim itu beranggotakan dr. Bernad Yoseph Beda (Sekretaris Dinas Kesehatan), Ermy Marlita Fanggidae (Auditor Inspektorat), Damianus Boli (Sekretaris BKPSDM), dan Yohanes Lasar (Kabid BKPSDM).

“Yang bersangkutan di-BAP, dokumennya ada,” ujar sumber itu, Sabtu 18 Oktober 2025.

Namun, hasil BAP tersebut ternyata hanya jadi karpet merah menuju eksekusi kebijakan tanpa nalar. Fransiska dicopot begitu saja tanpa pelanggaran berarti, bahkan dihukum dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Anggota DPRD Lembata dari Fraksi PKB, Yosef Boli Muda, mengecam keras langkah Bupati Kanis.

“Bagaimana bisa bupati ambil keputusan berdasarkan keluhan 12 orang, sementara pegawai di Puskesmas ada 87 orang? Itu logika macam apa?” tegas Yosef.

Menurutnya, Bupati seharusnya turun langsung ke lapangan atau mendengar suara masyarakat, bukan menelan mentah laporan sepihak dari staf yang justru punya catatan kedisiplinan buruk.

“Mereka itu orang yang sama yang laporkan Ibu Kapus ke Penjabat Bupati sebelumnya. Jadi ini jelas bukan soal kinerja, tapi soal dendam pribadi,” katanya.

Yosef bahkan menuding, Bupati Kanis kini seperti dikendalikan oleh segelintir orang itu.

“Jangan-jangan ada kepentingan politik di balik semua ini. Bisa jadi mereka satu kelompok dengan Bupati,” sindirnya

Nada serupa dilontarkan Tinus Pukan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai Bupati Kanis lebih mementingkan ego dan kepentingan kelompok tertentu ketimbang objektivitas.

“Fransiska seharusnya dipertahankan, bukan dihukum. Dia sudah berprestasi, membanggakan Lembata. Tapi malah disingkirkan dengan alasan konyol,” ujarnya.

Menurut Tinus, isi telaahan yang beredar tidak ubahnya ocehan iri hati yang dibungkus dalam format birokrasi.

Pemerhati sosial Lembata, Rian Naur, pun ikut menampar kebijakan itu dengan kritik pedas.

“Bupati ini lucu. Dia lebih percaya curhatan staf daripada prestasi bawahannya. Ini bukan kepemimpinan, tapi kekonyolan birokrasi,” tegasnya.

Ia mendesak agar Keputusan Nomor 562 Tahun 2025 tentang pemberhentian Fransiska segera dicabut, karena telah melukai martabat ASN dan mencoreng wajah Lembata di NTT.

Nada sinis datang pula dari Stanis Kebesa, mantan ASN Lembata.

“Lucu dan aneh, 12 orang bikin telaahan tanpa dasar pelanggaran, tapi salah satu dari mereka malah diangkat jadi Plt Kapus Loang. Ini bukan kebijakan, ini parodi kekuasaan,” sindirnya.

Fenomena ini menjadi sinyal bahwa birokrasi Lembata sedang sakit parah. Di bawah kepemimpinan Petrus Kanisius Tuaq, logika sehat tampak digusur, diganti oleh dendam, kepentingan, dan politik kekerabatan.(*)