Pimpinan DPRD Minta APH Usut Tuntas Skandal SDN Waipei

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Frans Gewura, meledak kecewa. Dari Kupang, tempat ia tengah mengikuti asistensi Perubahan APBD di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Frans menyoroti keras ambruknya dinding bangunan SDN Waipei di Kecamatan Atadei. Ia menilai proyek itu bukan sekadar gagal secara teknis tetapi merupakan bukti nyata gagalnya tanggung jawab mengelola uang rakyat.

Menurutnya, pembangunan SDN Waipei sejatinya berangkat dari rasa empati setelah kebakaran hebat melalap sekolah itu beberapa waktu lalu. Para guru dan siswa kehilangan ruang belajar, dan pemerintah kemudian mengalokasikan dana untuk membangun kembali gedung sekolah tersebut. Namun, yang lahir di lapangan bukanlah harapan baru, melainkan tembok rapuh yang ambruk sebelum anak-anak sempat menempatinya.

Frans menegaskan, kondisi proyek yang terbengkalai dan ambruknya dinding menunjukkan bahwa kontraktor pelaksana tidak fokus, tidak serius, dan sangat mungkin terjebak dalam permainan proyek kotor.

“Saya mencium aroma kuat adanya indikasi permainan proyek dan kesepakatan bagi-bagi keuntungan sebelum pekerjaan dimulai,” ujarnya.

Lebih jauh, Frans mengungkap informasi yang ia terima bahwa kontraktor tersebut setiap tahun bisa mengantongi paling sedikit lima proyek pemerintah, dan semuanya disubkontrakkan kepada orang lain atas nama perusahaannya.

“Kalau benar demikian, itu sudah jelas pelanggaran aturan. Saya minta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki ini. Jangan tunggu bangunan lain ikut roboh,” desaknya.

Tak berhenti di situ, Frans menembak langsung ke jantung pemerintah daerah. Ia menegur keras Bupati dan Wakil Bupati Lembata agar tidak berpura-pura tidak tahu soal persoalan ini.

“Kalau pemerintah diam, maka masyarakat berhak bertanya, apa benar ada praktik bagi-bagi proyek ke tim sukses seperti yang disinggung dalam paripurna DPRD beberapa waktu lalu?,” tandasnya.

Frans menilai, kasus SDN Waipei hanyalah satu dari sekian proyek pendidikan bermasalah di Dinas Pendidikan Lembata. Ia meyakini, banyak proyek lain yang dibangun asal-asalan dan lolos dari pengawasan. Karena itu, ia mendesak agar semua proyek yang disubkontrakkan diperiksa tuntas.

“Periksa semua proyek yang disubkan ke orang lain, itu pelanggaran nyata,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lembata itu menegaskan, di tengah situasi keuangan daerah yang carut-marut, setiap pelaku pembangunan harus bekerja dengan hati nurani, bukan kerakusan.

“Carilah keuntungan yang wajar. Hentikan praktik jual beli proyek yang terstruktur, sistematis, dan masif,” ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa kasus SDN Waipei harus menjadi tamparan keras bagi semua pihak.

“Jangan biarkan daerah ini terus dirugikan oleh permainan kotor semacam itu,” tutupnya tegas.(*)