Proyek SDN Waipei Senilai Rp325 Juta Diduga Asal Kerja, Kontraktor dan Kepsek Jangan Cari Untung

PROYEK Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Waipei yang dibiayai APBD 2025 kini menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena prestasi, tapi karena salah satu dinding bangunan baru itu ambruk sebelum sempat dipakai.

Dalam video amatir warga yang diterima katawarga.id, Jumat 3 Oktober 2025 pagi, tampak jelas dinding pasangan bata di SDN Waipei roboh rata tanah. Tak ada hujan, tak ada gempa, bangunan itu tumbang begitu saja, seperti pasir disapu angin.

Suara warga yang merekam video itu terdengar kesal. Ia menunjuk reruntuhan bata yang berserakan dan menyebut bahwa campuran semen untuk merekatkan bata sangat minim, bahkan sebagian bata sama sekali tak menempel karena adukan terlalu encer.

Yang lebih parah, menurut pengakuan warga tersebut, tiang cor bangunan tak memakai kerikil atau batu pecah sama sekali. Besi yang digunakan pun berukuran kecil—begel hanya nomor 6, sementara besi stek nomor 8. Campuran semen untuk tiang pun tipis, rapuh, dan bisa diremas hancur dengan tangan kosong.

“Kalau proyek dikerjakan seperti ini, nanti kalau anak-anak sekolah di sini bisa celaka. Ini bahaya,” respon Martin Rugi, warga Lewoleba ketika menonton video yang  diterima dari katawarga.id.

Fakta lapangan ini menunjukkan betapa proyek senilai Rp325.900.000 itu dikerjakan asal-asalan. Proyek yang sejatinya diharapkan memperbaiki mutu fasilitas pendidikan, malah menjadi potret buruknya pengawasan dan “kerakusan” kontraktor yang lebih “mementingkan” untung daripada mutu.

Kontraktor pelaksana pun kini jadi sorotan tajam. Banyak warga menilai pekerjaan ini tidak dikerjakan dengan hati nurani, seolah hanya mengejar pencairan dana tanpa peduli keselamatan guru dan murid di masa depan.

Pihak sekolah pun ikut terseret dalam pusaran masalah ini karena dianggap lalai dan tidak melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan yang sedang berjalan.

“Ini fatal. Kepsek dan kontraktor jangan cari untung disitu,” ungkap Andi L, warga Kota Lewoleba.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenseslaus Ose Pukan, mengaku sudah mengambil langkah cepat.

“Sudah perintahkan PPK, Konsultan Pengawas, dan Penyedia turun ke lapangan untuk kerja ulang dan disesuaikan dengan kontrak,” tulis Wenseslaus saat dikonfirmasi katawarga.id via WhatsApp, Jumat 3 Oktober 2025.

Namun publik menilai, perintah kerja ulang saja tidak cukup. Aparat penegak hukum diminta turun tangan segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut — mulai dari mutu material hingga proses pelaksanaan di lapangan.

Karena pada akhirnya, bangunan sekolah seharusnya jadi rumah belajar, bukan kuburan bagi masa depan anak-anak Lembata.(*)