John Batafor Soroti Tata Kelola Buruk Air Weilein, PAD Nihil, Uang Rakyat Terbuang

ANGGOTA DPRD Kabupaten Lembata, John Batafor, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya tata kelola keuangan daerah dalam pengelolaan Mata Air Weilein di wilayah Kedang. Sumber air berdebit besar itu selama ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun ironisnya tak pernah memberikan kontribusi satu rupiah pun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Air memang tetap mengalir untuk kebutuhan masyarakat, tetapi pengelolaannya berlangsung tanpa dasar hukum retribusi resmi. Akibatnya, Pemkab Lembata justru terus menanggung biaya listrik pompa air tanpa ada pemasukan balik ke kas daerah.

“Pemerintah tetap keluarkan biaya listrik untuk mesin pompa, tapi tak ada pemasukan PAD. Ini bentuk inefisiensi, bahkan bisa disebut pemborosan APBD. Mestinya Pemda bertanggung jawab melakukan pencatatan dan menetapkan retribusi resmi agar jelas antara biaya keluar dan pemasukan daerah,” tegas John Batafor.

Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi pelanggaran prinsip tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap sumber daya daerah yang dikelola pemerintah semestinya memberi manfaat ganda — menjamin akses air bersih masyarakat sekaligus menambah pemasukan daerah.

Lebih jauh, John mengungkapkan bahwa lemahnya pengelolaan air Weilein telah memberi dampak sosial yang serius. Banyak keluarga di Kedang terpaksa membeli air tangki seharga hingga Rp500 ribu per bulan, sementara penghasilan mereka rata-rata masih rendah.

“Kalau pemerintah hadir serius mengelola air ini, rakyat tidak perlu keluar uang setengah juta hanya untuk air. Uang itu bisa mereka alihkan untuk pendidikan anak, kesehatan, atau kebutuhan hidup lain,” ujarnya.

John menilai bahwa selama akses dasar seperti air bersih masih bermasalah, sulit berharap ada penurunan angka kemiskinan di Lembata. Ia menegaskan, jika pengelolaan air Weilein dilakukan secara profesional dan terukur, maka masyarakat bisa menikmati air murah, hidup lebih layak, dan Pemkab memperoleh PAD signifikan.

“Air Weilein bisa jadi sumber kesejahteraan, bukan beban. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau dikelola dengan transparan dan akuntabel,” tambahnya menohok.

Menutup pernyataannya, John mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata tidak lagi berpangku tangan. Ia meminta agar segera diambil langkah strategis, mulai dari pemetaan ulang jaringan air, penataan sistem distribusi, hingga penetapan retribusi resmi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kedang.

Kritik John Batafor ini menjadi cermin dari rapuhnya manajemen pengelolaan aset publik di Lembata, dimana sumber daya berharga seperti Mata Air Weilein belum benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah maupun rakyatnya.

Air tetap mengalir, tetapi uang rakyat justru terus terbuang.(*)