Dinilai Fantastis, Fraksi Nasdem-Golkar Kompak Evaluasi Tunjangan DPRD dan Bupati

PEMANDANGAN jarang terjadi di ruang sidang DPRD Lembata. Dua fraksi yang sebelumnya sempat bersilang pendapat, kini justru berjalan seirama. Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar kompak mendukung langkah pemerintah untuk meninjau kembali tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD, serta tunjangan lain bagi Bupati dan Wakil Bupati Lembata.

Juru Bicara Fraksi Nasdem, Haji Bareng, menegaskan bahwa suara masyarakat soal pemangkasan tunjangan patut didengar.

Fraksi Nasdem meminta pemerintah meninjau kembali tunjangan dimaksud dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan. Dan yang paling penting, DPRD harus dilibatkan dalam proses peninjauan ini.

Hal serupa datang dari Fraksi Golkar. Laurens Karangora, selaku juru bicara, menyampaikan bahwa Golkar mendukung penuh langkah pemerintah melakukan rasionalisasi tunjangan.

Menurut dia, proses ini wajib melibatkan DPRD sebagai pihak yang langsung bersentuhan dengan kebijakan. Selain itu, pemerintah harus menggunakan hasil penilaian appraisal agar keputusan soal tunjangan benar-benar rasional.

Golkar juga mengingatkan pentingnya transparansi. Menurut Laurens, akses informasi melalui Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (SIPD) masih jauh dari efektif. Karena itu, ia mendorong agar proses evaluasi tunjangan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat akuntabilitas publik.

Yang menarik, dukungan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik Lembata.

Sebelumnya, kedua fraksi ini pernah berdebat panas soal tunjangan DPRD. Kini, demi merespons aspirasi rakyat, mereka justru bergandengan tangan memberi sinyal kuat bahwa reformasi anggaran memang sebuah kebutuhan bersama.

Langkah kompak dua fraksi besar ini patut diapresiasi. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, NasDem dan Golkar menunjukkan bahwa keberpihakan pada rakyat tetap bisa menjadi panglima.(*)