Skandal Los Pasar Pada, John Batafor Hantam Keras Koperindag, Pedagang Miskin Terpinggirkan, Ajudan Dapat Jatah

SUASANA rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Lembata bersama Dinas Koperindag Kabupaten Lembata pada Senin, 26 Agustus 2025, mendadak panas. Anggota DPRD Lembata dari Fraksi NasDem, John Batafor, meluapkan kemarahan keras terkait carut-marut pembagian los Pasar Pada di Lewoleba.

Dengan suara tinggi dan nada penuh emosi, John menuding pembagian los pasar yang dibangun dengan anggaran di era Presiden Joko Widodo itu sama sekali tidak berpihak pada pedagang miskin, apalagi yang masuk kategori miskin ekstrem. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi prioritas justru terpinggirkan.

Menurut John, hal itu merupakan kebijakan yang sangat tidak adil. Pasalnya, ada pedagang yang sudah mapan justru dapat los, sementara pedagang miskin yang seharusnya terbantu malah dipaksa jualan di tanah.

Politisi NasDem itu tak segan menyentil Koperindag Lembata yang dinilainya bekerja asal-asalan. Menurutnya, alasan normatif yang disodorkan dinas hanya omong kosong belaka karena tidak ada pendataan riil di lapangan.

Bahkan, secara gamblang, John mengatakan bahwa, pemerintah jangan kasih alasan normatif. Dia menghendaki, pemerintah harus kerja pakai data dan sesuai fakta di lapangan supaya pedagang miskin bisa kebagian los pasar.

Dirinya juga dengan keras menyindir pemerintah bahwa harus kerja pakai mata jangan hanya bisa duduk di meja dan tanda tangan berkas.

Lebih jauh, Sekretaris NasDem Lembata itu bahkan mengungkap adanya dugaan janggal, karena salah satu los pasar justru jatuh ke tangan seorang ajudan. John memang tak menjelaskan ajudan siapa, apakah bupati atau wakil bupati, namun pernyataan itu cukup untuk membuat suasana rapat semakin panas.

“Ini memalukan dan melukai rasa keadilan masyarakat Lembata,” tegas John kepada katawarga.id usai rapat kerja itu.

Amarah John mencerminkan betapa buruknya pengelolaan aset publik yang sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat kecil keluar dari jurang kemiskinan ekstrem.

Baginya, pembagian los Pasar Pada harus dibongkar dan diatur ulang, agar benar-benar menyentuh pedagang kecil, bukan menjadi bancakan bagi mereka yang sudah mapan apalagi punya “kedekatan” dengan pejabat.(*)