DIREKTORAT Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) telah melangsungkan investigasi lapangan dan rapat pembahasan hasil investigasi manifestasi lubang lumpur di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko, Kabupaten Ngada, NTT, 24-25 Maret 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda audiensi dengan Keuskupan Agung Ende serta inspeksi dan monitoring pengelolaan panas bumi di WKP Mataloko oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
Identifikasi dan inventarisasi manifestasi ini dihadiri sejumlah stakeholder terkait, di antaranya PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP Nusra), Unit Layanan Pusat Listrik (ULPL) Mataloko, Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, perangkat Desa Wogo, DIV MPB PLN Pusat, serta tenaga ahli geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat.
DIV MPB PLN Pusat, John Rembet, menjelaskan bahwa dalam rangka merespons munculnya manifestasi baru di area lahan masyarakat, maka telah dilakukan site visit bersama PLN, tenaga ahli, dan pihak Desa Wogo untuk melakukan pengumpulan data.
“Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya BPN, Pemerintah Desa Wogo, dan masyarakat pemilik tanah yang berbatasan langsung sebelum dilakukan pemagaran lahan milik PLN,” ucap John.
Tenaga ahli geothermal ITB, Ali Ashat, menjelaskan bahwa sebagian besar manifestasi berada pada lahan milik PLN dan sebagian kecil, kurang lebih 3 titik, berada di lahan masyarakat. Terhadap manifestasi yang berada di lahan milik PLN agar dilakukan pemagaran, sedangkan manifestasi di lahan masyarakat dipasang rambu.
Manifestasi berupa kolam lumpur, kata Ali Ashat, merupakan fenomena alam yang normal dan umum terjadi di lapangan-lapangan dengan potensi panas bumi. Namun, tetap diperlukan tindakan-tindakan mitigasi untuk meminimalisasi risiko serta koordinasi dengan Pemda terkait pemasangan rambu.
“Kolam lumpur diduga terjadi selama musim hujan dan menghilang menjadi uap pada musim kemarau,” kata Ali Ashat.
Sementara itu, Manager ULPL Mataloko, Gabriel Gella, mengatakan, bersama-sama dengan Pihak Pemerintah Desa, untuk bersosialisasi dan menyampaikan peringatan agar masyarakat menghindarkan aktivitas serta ternak di dekat lubang manifestasi lumpur.
Senada dengan ULPL Mataloko, Pj Kepala Desa Wogo, Kandida Longa, mengusulkan pembuatan pagar atau police line di lokasi munculnya manifestasi.
“Pihak desa setuju untuk dilakukan pemasangan rambu-rambu keselamatan di area manifestasi baru yang berada di lahan masyarakat,” ujar Kandida Longa.
General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra, Yasir, mengungkapkan bahwa dikarenakan titik pilar sudah hilang dan perlu pemasangan kembali, PLN akan berkoordinasi dengan BPN, Desa Wogo, dan pemilik lahan yang berbatasan langsung.
“Akan berkoordinasi agar segera dilakukan pemasangan rambu pada area manifestasi baru di lahan masyarakat, juga segera dilakukan pengadaan alat detektor H2S,” ucap GM Yasir.
GM Yasir juga menegaskan akan melakukan pemantauan rutin di area manifestasi kolam lumpur dan akan melakukan koordinasi atas usul masyarakat terkait kompensasi atau pembebasan untuk area manifestasi di luar lahan PLN.(tim/red/)
