AKTIVIS Lembata, Broin Tolok menyatakan dukungannya agar Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten DPRD Lembata juga harus berani melakukan efisiensi.
Efisiensi itu menurut Broin, berupa pemangkasan operasional di Setwan termasuk Operasional Pimpinan, Belanja Perjalanan Dinas, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
“Ini item anggaran yang harus dipangkas, sebab pemborosan justru datang dari item-item belanja ini”, ujar Broin, Kamis 27 Februari 2025.
Menurutnya, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, juga Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggota DPRD juga harus sadar bahwa jadi dewan bukan tempat untuk cari duit.
“Ya, mulai sekarang jangan bicara mau berjuang untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat atau untuk Lewotanah kalau faktanya hanya mau lindungi hak-hak istimewa berupa fasilitas dan penghasilan yang diperoleh. Berhenti saja dari dewan, buka usaha saja biar jelas,” sindir Broin.
Bahkan Politisi PDI Perjuangan Lembata ini mengaku bahwa, efisiensi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja jika mereka sudah tuntas soal orientasi jadi dewan.
“Jangan omong kinerja. Mereka selama ini berjuang apa untuk rakyat? Ikut sidang? Jalan dinas? Itu wajib, Sementara pengawasannya lemah lembut. Lalu kinerja yang mana?,” gugat Broin.
Politisi PDI Perjuangan Lembata ini juga menghimbau agar anggota DPRD bisa menjaga komitmen dan martabat mereka sebagai perpanjangan tangan rakyat. Jika tidak punya itu, mundur saja dan jangan membebani APBD.(tim/red/)
