PROGRAM Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) Tahun 2024 secara resmi digelar di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 5 Oktober 2024 sore.
Program magang bersertifikat yang digagas Kemendikbudristek RI ini dibuka oleh Penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali di lapangan Wulen Luo, Lewoleba.
Sebanyak 212 mahasiswa yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan berakhir di bulan November 2024.
Ratusan mahasiswa magang itu dibagi per kelompok dengan jumlah 7-8 orang. Sebanyak 29 desa di Lembata akan menjadi lokasi tempat tinggal para mahasiswa ini.
Disana para mahasiswa ini akan hidup berdampingan dengan masyarakat.
Selama tiga bulan magang, para mahasiswa juga akan melakukan riset terhadap potensi pangan lokal yang ada di kampung tempat mereka berada.
Hasil riset pangan lokal yang diperoleh mahasiswa magang tersebut, nantinya akan di input ke dalam pangkalan data untuk kepentingan kedaulatan pangan nasional.
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Sjamsul Hadi berujar, kegiatan yang diberi nama Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) ini merupakan terobosan pemajuan kebudayaan untuk kedaulatan pangan.
Program MBKP merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek).
Bahkan Hadi berkata, MBKP dianggap sebagai investasi jangka panjang demi mengubah pandangan masyarakat tentang pangan lokal dengan memberikan peluang bagi mahasiswa mengeksplorasi gagasan, minat, dan bakatnya untuk menghasilkan aksi atau karya inovatif.
MBKP juga menurutnya, merupakan upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan untuk pemulihan lingkungan berkelanjutan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
“Saya harapkan adik-adik mahasiswa dapat menemukenali dan belajar bersama para mentor dan para pemangku adat yang mengetahui dan memahami kearifan lokal, dengan mengidentifikasi berbagai pangan lokal dan teknik-teknik memproduksinya,” ujarnya.
Penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali mengapresiasi program MBKP ini.
Paskalis berharap, output dari MBKP juga bisa diserahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi karena mereka akan masukan ke dalam Rencana Aksi Daerah, mengingat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
“Saya mohon output program MBKP ini tidak hanya berupa pangkalan data, tetapi juga usulan rekomendasi strategi program dan kegiatan terkait penyusunan rencana aksi daerah dari 29 desa sasaran,” ungkapnya.(Tim-Red/)
