LEMBATA – Pemerintah Kabupaten Lembata atau Pemkab Lembata perlu mengoptimalkan potensi potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini perlu dilakukan di tengah terbatasnya anggaran pemerintah daerah kali ini.
“Cari sebanyak-banyaknya sumber dana PAD,” ujar Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali saat memberikan materi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Lembata Tahun 2024, di Aula Kantor Bupati, Senin (13/2/2023).
Paskalis sebelumnya memaparkan soal dana alokasi umum (DAU) yang sudah ditentukan pemanfaatannya dari pemerintah pusat untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, menyebut, optimalisasi pendapatan asli daerah jadi cara supaya cita cita pembangunan yang termaktub dalam RPJMD bisa terwujud.
Petrus Gero juga menyinggung angka kemiskinan di Lembata yang mencapai 26 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen.
“Semoga angka kemiskinan dapat kita turunkan dan pertumbuhan ekonomi kita tingkatkan. Lalu kendalikan inflasi,” ujarnya.
Penjabat Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, Marsianus Jawa, mengaku sulit mengatasi defisit ABPD II, yang disebabkan pinjaman daerah PEN yang bergulir akhir 2022.
Dana senilai Rp250 miliar itu dikucurkan PT. SMI untuk menggenjot infrastruktur jalan yang diprioritaskan di dalam kota, dan sebagian besar jalan yang menghubungkan ibu kota Kecamatan.
Pengembalian dana pinjaman daerah (PEN) tersebut mulai di lakukan awal tahun 2023 yang langsung di potong dari Dana Alokasi umum (DAU). Meski sulit, Marsianus Jawa sudah memiliki opsi realistis, menambah pundi pundi pemasukan untuk menopang pengembalian piutang Daerah.
Selain mensertifikasi lahan milik Pemda, serta bekerja keras mendorong investasi di Lembata, salah satu langkah menggenjot pemasukan daerah, yakni dengan mengoptimalisasi aset daerah yang tidur.(Red)
