LEMBATA – Komisi II DPRD Kabupaten Lembata mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mendorong Kontraktor agar mempercepat sejumlah paket proyek bencana alam di wilayah itu.
Proyek yang anggarannya bersumber dari BNPB Pusat ini, jika tidak selesai tepat waktu dan tidak punya kualitas maka Pemerintah Lembata akan terima catatan buruk dari Pemerintah Pusat.
Bahkan, rencana pemerintah daerah mengusulkan agar talud di Waijarang, Babukerong, Wulandoni dan Lebala untuk dibiayai oleh anggaran BNPB Pusat sudah pasti tidak terakomodir.
Informasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lembata Paulus Makarius Dolu kepada katawarga.id di Lewoleba, Sabtu 10 Juni 2023.
Menurut Paul, pemerintah harus intens menggenjot Kontraktor supaya kerja sesuai kontrak dan jangan asal-asalan.
Langkah percepatan ini, menurut Paul harus diambil, karena Kontraktor yang sama sedang menangani pekerjaan PEN dan Pekerjaan DAK yang sama-sama punya risiko.
Oleh karena itu, paket pekerjaaan yang saat ini ditangani BPBD Kabupaten Lembata yakni jalan di jalur menuju Uruor desa Belobatang dan Jalur Kolilerek, Bakan, Lewaji Paulolo dan Lebala tersebut harus selesai sebelum bulan September 2023.
“Menjadi catatan tak elok Lembata di BNPB,” kata Paul Dolu.
PPK bersama tim teknis di lapangan juga diimbau untuk bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan tersebut agar tidak dianggap tidak becus.
Terpisah, Direktur CV Floresta Bonevasis Lembata yang mengerjakan salah satu proyek BNPB Pusat ini mengaku bahwa dalam waktu dekat pihaknya mulai mengerjakan proyek tersebut.
“Bulan depan sudah mulai hotmix,” tandas Min Bone ketika dikonfirmasi, Sabtu 10 Juni 2023.
Sebagai orang Lembata dan punya banyak pengalaman mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di NTT, pria yang akrab disapa Min Bone ini berjanji untuk bekerja sebaik mungkin sesuai tuntutan Pemerintah dan DPRD.(red)
